DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewenangan Pemerintahan Daerah, Industri Unggulan, RPIK 2024-2044, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja SALINAN menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024-2044.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar. Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2021 adalah 522.728 Jiwa dengan perbandingan Laki-laki 257171 dan perempuan 265557.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan dan/atau bukan cabang perusahaan.
8.Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Daerah.
9.Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan ide, gagasan, kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah yang besar dan/atau Kekayaan Intelektual.
10.Sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
11.Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Surakarta untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kebijakan keselarasan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
f.mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
g.pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;
h.mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing; dan
i.mendorong peningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor Industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK Surakarta 2024-2044;
d.pelaksanaan;
e.pembiayaan; dan
f.pengawasan dan pelaporan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2005–2025 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.menyediakan infrastuktur Industri;
3. c.memberikan kemudahan perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.pembinaan dan pemberdayaan IKM; dan
5. e.perencanaan dan penetapan pembangunan sumberdaya Industri di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

a.infrastuktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA A. Strategi Pembangunan Industri Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri atas:
1. a.industri makanan;
2. b.industri tekstil;
3. c.industri pakaian jadi;
4. d.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
5. e.industri komputer, barang elektronika dan optik; dan
6. f.industri furnitur.
(2)Jenis Industri Unggulan atau produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada.
(3)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.tahap I periode 2024- 2028;
b.tahap II periode 2029 - 2033; dan
c.tahap III periode 2034 -2044.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran nasional secara terencana dan terpadu. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan dan menggerakan perekonomian nasional untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dan bertahap pada tingkat nasional, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pasal 10

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
2. b.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan pendahuluan;
3. c.gambaran Industri Daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan industri; dan
5. e.penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumberdaya industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan daerah;
2. b.tujuan pembangunan industri; dan
3. c.sasaran pembangunan industri.
(5)Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.
(7)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)RPIK 2024 - 2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2024 - 2044 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…