DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan PAUD, Penutupan Satuan PAUD, Penggabungan, Pengelolaan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pendidik, Pembinaan dan Pengawasan, Laporan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses agar memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan suatu pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak- Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
9.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
11.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
15.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
16.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
17.Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
18.Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Peserta PAUD adalah anggota masyarakat usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, non formal dan informal.
19.Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional.
20.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22.Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

a.pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan PAUD di Daerah;
b.sebagai upaya untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Daerah; dan
c.sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan PAUD di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

a.membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab;
b.mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
c.mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dan segenap pemangku kepentingan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik- Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD;
d.terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
e.meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang pendidikan dasar; dan
f.tersedianya layanan PAUD yang berkualitas sesuai standart yang tersedia di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 4

(1)PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2)Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.orang perseorangan;
3. c.kelompok orang; atau
4. d.badan hukum.
(3)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
(5)Orang perorangan dan kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus berbadan hukum.
(6)Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1), meliputi:

a.pengelolaan;
b.kurikulum dan strategi pembelajaran; dan
c.perizinan.

Pasal 6

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.program PAUD;
b.jalur penyelenggaraan PAUD; dan
c.standar Pendidikan PAUD.

Pasal 7

(1)Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
(2)Pelaksanaan program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.jalur pendidikan formal;
2. b.jalur pendidikan nonformal; dan/atau
3. c.jalur pendidikan informal.
(2)Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain dengan mengutamakan tumbuh kembang anak.

Pasal 9

(1)Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk TK dan Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jalur pendidikan negeri dan swasta.
(3)Jalur pendidikan formal dalam bentuk negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Jalur pendidikan formal dalam bentuk swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum.

Pasal 10

(1)Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berbentuk:
1. a.KB;
2. b.TPA; dan
3. c.SPS.
(2)Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diselenggarakan oleh:
1. a.orang perseorangan;
2. b.kelompok orang; atau
3. c.Badan Hukum.
(3)SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…