DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, kebijakan dan program, rencana aksi daerah, gugus tugas, peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan clan Penanganan Perdagangan Orang;

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menyusun Peraturan Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Daerah perlu melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, instansi, lembaga maupun masyarakat melalui langkah-langkah pencegahan clan penanganan secara terkoordinasi;
a.bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki orang yang bermartabat, yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan korban, sehingga perlu dicegah dan ditangani secara sistematis, terstruktur dan masif; WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: PENCEGAHANDAN PENANGANANPERDAGANGANORANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH WALIKOTA SURAKARTA pos1s1... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. 3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. 5.Hak Asasi Manusia yang selanjutnva disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. 6.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

Pasal 1

MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2 BAB 11 ... posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploi tasi.
7.Eksploitasi adalah tindakan dengan a tau tan pa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/ a tau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
12.Saksi Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai Korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
13.Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
14.Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
15.Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
16.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 1 7. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/ a tau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi atau Korban.
18.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah satu unit kesatuan yang menyeleggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/ atau Korban tindak pidana Perdagangan Orang.
19.Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan Karban Perdagangan Orang.
20.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 3

(2)Pemerintah ...
(1)Kebijakan pencegahan Perdagangan Orang secara Preemtif dilakukan melalui:
1. a.peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal maupun informal bagi masyarakat;
2. b.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
3. c.pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANANPERDAGANGANORANG.

Pasal 4

a.mencegah tindak pidana Perdagangan Orang sejak dini dan menangani Korban;
b.memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
c.menyelamatkan dan merehabilitasi Korban;
d.memberikan keadilan terhadap Korban, pelaku maupun pihak yang mendukung Perdagangan Orang; dan
e.memberdayakan Korban beserta keluarganya dalam bidang pendidikan dan perekonomian.

BAB III

KEBIJAKANDANPROGRAM Tujuan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang adalah:

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan dan pengakuan terhadap HAM;
b.kepastian hukum;
c.proporsionalitas;
d.non diskriminasi;
e.perlindungan; dan
f.keadilan.

Pasal 2

(3)Kebijakan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPDyang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.
(2)Kebijakan Preventif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan.
(1)Pencegahan Perdagangan Orang secara Preventif dilakukan melalui:
1. a.membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
2. b.membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
3. c.membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
4. d.melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKISdan korporasi di Daerah;
5. e.melakukan pendataan dan pemantauan terhadap setiap tenaga kerja Daerah yang akan bekerja di luar Daerah;
6. f.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai LSM yang bergerak di bidang HAM dan/ atau membuka pos pengaduan adanya tindak pidana Perdagangan Orang; dan
7. g.memantau secara lebih intensif penggunaan tenaga kerja pada jasa hiburan dan jasa lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN 4 Bagian Kedua ...

Pasal 5

(4)Kebijakan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.
(3)Kebijakan Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPDyang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.pendidikan;
3. c.ketenagakerjaan; dan
4. d.perekonomian.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan keagamaan. 5
1. a.menjalin ...
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis antara lain:
(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan Perdagangan Orang dan Rehabilitasi Korban.

Pasal 8

(3)Rehabilitasi terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang kesejateraan sosial.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan; dan
4. d.ketenagakerjaan. ( 1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi terhadap Korban melalui:
5. a.pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Korban;
6. b.Reintegrasi Sosial Korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya;dan
7. c.pemberdayaan ekonomi dan/ atau pendidikan terhadap Korban.

BAB IV

RENCANAAKSI DAERAH

Pasal 7

a.penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap penduduk Daerah yang menjadi Korban;
b.koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili Korban untuk proses pemulangan ke daerah asal;
c.pelaporan tentang adanya tindak pidana Perdagangan Orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
d.pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi Korban.

Pasal 6

(4)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
1. a.memberikan saran pertimbangan kepada Walikota mengenai pencegahan dan penanganan Korban;
2. b.menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Korban;
4. d.melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
5. e.memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Korban yang meliputi Rehabilitasi dan pemulangan;
6. f.memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
7. g.melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
8. h.mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Walikota.
(2)Keanggotaan Gugus Tugas meliputi wakil dari unsur SKPD, PPT, Penegak Hukum, Organisasi Profesi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, dan LSM yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan HAM.
(1)Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan perdagangan orang Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 9

BABV GUGUSTUGAS

a.menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
b.memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam upaya pencegahan, penanganan, dan Rehabilitasi Korban di Daerah;
c.melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan dan RehabilitasiKorban;dan
d.membangun jaringan kerjasama dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, LSM, perguruan tinggi, institusi internasional dan bidang/lembaga lain yang terkait dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama. 7
d.lembaga ...

(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pemerintah;
2. b.pemerintah daerah provinsi;
3. c.kabupaten/kota lain; dan ( 1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang.

Pasal 13

Bagian Kesatu Kerjasama BAB VII KERJASAMADAN KEMITRAAN Masyarakat dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai Perdagangan Orang.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…