DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Prinsip dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Hak dan Kewajiban Penduduk Bab V Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab VI Pembiayaan Bab VII Perkembangan Kependudukan Bab VIII Pembangunan Keluarga Bab IX Data dan Informasi Kependudukan Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Kelembagaan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Menimbang WALIKOTA SURAKARTA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN ~018 TENTANG PERKEMBANGANKEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNANKELUARGA WALIKOTA SURAKARTA PRO VIN SI JA WA TENGAH MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pernerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.
5.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berternpat tinggal di Indonesia.
6.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, perturnbuhan, persebaran, rnobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang rnenyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agarna serta lingkungan penduduk seternpat.
7.Perkernbangan kependudukan dan pernbangunan keluarga adalah upaya terencana untuk rnewujudkan penduduk turnbuh seirnbang dan rnengernbangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
8.Perkernbangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
9.Pernbangunan keluarga adalah upaya rnewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalarn lingkungan yang sehat.
10.Kuantitas penduduk adalah jurnlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, rnati, dan mobilitas penduduk.
11.Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalarn aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengernbangkan kemarnpuan dan menikrnati BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDANPEMBANGUNANKELUARGA. kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15.Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
16.Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
17.Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau non fisiknya.
18.Proyeksi penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
19.Pemberdayaan Keluarga adalah proses peningkatan dan pemantapan motivasi, kemampuan dan fungsi keluarga yang dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, dan berlanjut melalui bimbingan, konsultasi, perlindungan, advokasi, pelembagaan keluarga dalam rangka memperkuat peran sosial keluarga.

Pasal 3

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga didasarkan prinsip yang terdiri atas:

a.kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
b.pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup;
c.partisipasi semua pihak dan gotong royong;
d.perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
e.kesamaan hak dan kewajiban penduduk antara penduduk setempat dan penduduk tidak tetap;
f.perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
g.keadilan dan kesetaraan gender.
f.asas kekeluargaan;
g.asas keterpaduan;
h.asas partisipatif;
1. 1.asas legalitas; J. asas keberlanjutan; dan
k.asas kesetaraan.
a.asas keagamaan;
b.asas kemanusiaan;
c.asas keseimbangan;
d.asas kemanfaatan;
e.asas perlindungan;

Pasal 2

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilaksanakan berasaskan:

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk berhak:

Pasal 5

Ruang lingkup Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga meliputi:

a.Hak dan Kewajiban Penduduk;
b.Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
c.Pembiayaan;
d.Perkembangan Kependudukan;
e.Pembangunan Keluarga;
f.Data dan Informasi Kependudukan;
g.Kelembagaan; dan
h.Peran Serta Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
b.meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
a.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kependudukan dan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
f.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang kependudukan dan keluarga;
g.bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di daerah;
h.mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
i.menetapkan keluarga ideal dengan ikut serta keluarga secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran,dan umur melahirkan; J. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
k.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
1. 1.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
m.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
n.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
o.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
p.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya; Setiap penduduk berkewajiban:
a.menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
c.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
e.memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk;
f.menjaga ketertiban dan ketenteraman umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
g.melaksanakan lima budaya hidup gotong royong, budaya hidup memiliki, budaya merawat, budaya menjaga dan budaya mengamankan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

q.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
s.diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan keluarga; dan
t.memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui rencana kerja tahunan.
(2)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
2. b.advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta

Pasal 9

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan:

a.pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga;
b.perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
c.pengendalian dampak pembangunan terhadap kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah serta jangka panjang yang berkaitan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah serta jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Nasional.

Pasal 12

(1)Kependudukan clan Pembangunan Keluarga dapat dibiayai dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta; dan
4. d.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…