DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyertaan modal, tata cara, pelaksanaan penggunaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo; WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH PADAPERUSAHAANDAERAHBANKPERKREDITANRAKYATBANKSOLO TENTANG NOMOR 8 TAHUN .,2011:> PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA WALIKOTA SURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASURAKARTA dan WALIKOTASURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 39); ten tang RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 konvensional.
7.Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Solo. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. I
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara I

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAANDAERAH BANKPERKREDITANRAKYATBANKSOLO. Menetapkan MEMUTUSKAN:

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PD BPR Bank Solo dilaksanakan dalam bentuk barang milik daerah dan uang.
(2)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp16.575.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh limajuta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Umum BABIII PENYERTAANMODAL

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PD. BPR Bank Solo.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
1. a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. b.meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Daerah di bidang Perbankan;
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
4. d.memenuhi sebagian modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 2

BABII MAKSUDDANTUJUAN Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 3 ayat (1) kepada PD BPR Bank Solo sebesar Rpl 1.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
1. a.sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Nomor 33 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta seluas ± 854 m? (lebih kurang delapan ratus lima puluh empat meter persegi) senilai Rp. 3.919.860.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
2. b.bangunan seluas 1.213 m2 (seribu dua ratus tiga belas meter persegi) senilai Rp. 1.155.588.000,- (satu milyar seratus lima puluh limajuta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada PD. BPR Bank Solo senilai Rp. 5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh limajuta rupiah).

Pasal 4

(1)Pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk kegiatan/usaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlangsung.
(2)Pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tersebut pada ayat (1) dilakukan setelah rencana kegiatan Penyertaan Modal dan analisis kelayakannya mendapat persetujuan Walikota. 'r

Pasal 9

(1)Tata cara penyerahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang kepada Direktur Utama PD. BPR Bank Solo yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
(2)Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 8

, Bagian Kesatu Tata Cara BABIV TATA CARA,PELAKSANAANPENGGUNAANDANPERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAANMODAL

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada Tahun Anggaran 1981 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
(2)Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINS! JAWA TENGAH (8/2015) LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN .20l1:> NOMOR 8 Diundangkan di Surakarta pada tanggal ~O O~tohar .xJ\'=> Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKA TA KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAANK~AN ASET, BUDI YULISTIANTO BUDISUHARTO Ditetapkan di Surakarta pada 'ggal Pj. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

BABV KETENTUAN PENUTUP ( 1) Direksi mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi aset beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya.

(2)Direksi mempertanggungjawabkan pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Daerah di bidang Perbankan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan memenuhi sebagian modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat I. UMUM PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH PADAPERUSAHAANDAERAHBANKPERKREDITANRAKYAT BANKSOW TENTANG NOMOR S TAHUN ~0\? PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS PENJELASAN Total nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 5.075.448.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 5.075.000.000,- Ayat (1) l

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…