DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; Mengingat : . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
10.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan alat kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan Reses adalah uang yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17.Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang transport yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
19.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai istri/suami dan/atau anak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
20.Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
24.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari atas:

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
g.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
h.TKI; dan
i.Tunjangan Reses.

Pasal 3

(1)Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD.
(2)Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

(1)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(2)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(3)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 6

(1)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. a.tinggi,
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(3)Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, TKI bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
(4)Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, TKI bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
(5)Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, TKI bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
(6)Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
(3)Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
(4)Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
(5)Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…