DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, objek dan resiko kebakaran, pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, peran serta masyarakat, pembinaan, pendanaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Surakarta sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya korban jiwa dan korban materi dari masyarakat yang berada di kawasan yang rawan terjadi kebakaran sekaligus memberi jaminan rasa aman dari bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang memang sering dijumpai di Kota Surakarta;
c.bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1994 hanya sebatas mengatur pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung secara global, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran.
6.Kebakaran adalah nyala api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki yang merugikan dan membahayakan.
7.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran.
8.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.
9.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10.Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
11.Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
12.Objek Lainnya adalah semua objek yang dapat terbakar selain Bangunan Gedung, Kendaraan Bermotor, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dan berpotensi menimbulkan Kebakaran.
13.Hidran Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Hidran adalah alat yang menyediakan akses pasokan air untuk tujuan memadamkan kebakaran.
14.Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah partner kerja petugas pemadam kebakaran dalam penanganan awal kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:

a.Objek dan Resiko Kebakaran;
b.Pencegahan Kebakaran;
c.Penanggulangan Pada Saat Terjadi Kebakaran;
d.Peran Serta Masyarakat;
e.Pembinaan;
f.Pendanaan; dan
g.Ketentuan Pidana.

BAB III

OBJEK DAN RESIKO KEBAKARAN

Pasal 3

Obyek Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:

a.Bangunan Gedung;
b.Kendaraan Bermotor;
c.Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran; dan
d.Objek Lainnya.

Pasal 4

(1)Setiap objek Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditetapkan klasifikasi resiko kebakarannya.
(2)Klasifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ringan;
2. b.sedang; dan
3. c.berat.

Pasal 5

Klasifikasi resiko Kebakaran Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Klasifikasi resiko Kebakaran Kendaraan bermotor berdasar jenis.
(2)Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kendaraan umum; dan
2. b.kendaraan khusus.

Pasal 7

(1)Klasifikasi resiko Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran ditetapkan berdasar sifatnya.
(2)Sifat Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan:
1. a.mudah meledak (explosive);
2. b.pengoksidasi (oxidizing);
3. c.sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);
4. d.sangat mudah menyala (highly flammable);
5. e.mudah menyala (flammable);
6. f.amat sangat beracun (extremely toxic);
7. g.sangat beracun (highly toxic);
8. h.beracun (moderately toxic);
9. i.berbahaya (harmful);
10. j.korosif (corrosive);
11. k.bersifat iritasi (irritant);
12. l.berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment);
13. m.karsinogenik (carcinogenic);
14. n.teratogenik (teratogenic); dan
15. o.mutagenik (mutagenic).

Pasal 8

Klasifikasi resiko Kebakaran Objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berdasar kajian yang disusun oleh Dinas.

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat Objek Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang belum ditetapkan klasifikasi resiko kebakarannya, dapat dilakukan penilaian klasifikasi oleh Dinas.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar kajian oleh Dinas.
(3)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan praktisi dan akademisi yang berkompeten.
(4)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan kepada Walikota untuk mendapat penetapan klasifikasi resiko Kebakaran.
(5)Penetapan klasifikasi resiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 10

Pencegahan Kebakaran dilaksanakan dengan:

a.penyusunan kebijakan dan program;
b.pemenuhan persyaratan teknis pencegahan bahaya Kebakaran; dan
c.pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…