DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencana Bab III Penyelenggaraan Bab IV Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan Bab V Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah Bab VI Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Bab VII Peran Pesantren Bab VIII Tim Fasilitasi Bab IX Pendanaan Bab X Kerja Sama Bab XI Sistem Informasi Bab XII Partisipasi Masyarakat Bab XIII Pengawasan dan Pengendalian Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang- undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
c.bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi SALINAN Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Penyelenggaraan adalah peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangan daerah.
8.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
9.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
12.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
13.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
15.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
16.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
17.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
18.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan;
j.kepastian hukum;
k.gotong-royong;
l.kebinekaan; dan
m.kebudayaan

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
d.meningkatkan peran serta pesantren dalam pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan potensi Daerah yang dimiliki; dan
e.meningkatkan peran aktif Pesantren dalam melakukan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan;
c.fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
d.fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah;
e.fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
f.peran pesantren
g.tim fasilitasi penyelenggaraan;
h.pendanaan;
i.kerja sama;
j.sistem informasi;
k.partisipasi masyarakat; dan
l.pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Walikota menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
(3)Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Perencanaan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pengelola pesantren dan lembaga terkait.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pesantren terdiri atas:
1. a.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.kiai;
2. b.santri yang bermukim di pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(3)Pesantren menyelengarakan program kesehatan pesantren untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan santri melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
(3)Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kiai dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren.
(4)Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan pesantren, santri yang bermukim di pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama pesantren.
(2)Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
(4)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…