DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Usulan Propemperda, pembahasan dan Penetapan, Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Target Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7.Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
8.Peraturan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.
9.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10.Keterangan/Penjelasan adalah uraian mengenai hasil penelitian secara singkat terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah adalah alat kelengkapan DPRD yang yang khusus menangani bidang legislasi bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a tata cara penyusunan usulan Propemperda; b pembahasan dan penetapan; c perubahan Propemperda; d target pelaksanaan Propemperda;dan e penyebaran Propemperda.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN PROPEMPERDA

Pasal 3

Usulan Propemperda berasal dari:

a.Pemerintah Daerah; dan/atau
b.DPRD.

Pasal 4

(1)Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 5

(1)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan rancangan Peraturan Daerah.
(2)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.Keterangan/Penjelasan; atau
2. b.Naskah Akademik.

Pasal 6

(1)Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Keterangan/Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.tindak lanjut putusan mahkamah agung;
2. b.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
3. c.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
4. d.APBD;
5. e.pencabutan Peraturan Daerah;
6. f.perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
7. g.kelembagaan Perangkat Daerah; dan
8. h.penyertaan modal.
(2)Keterangan/Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan.
(3)Selain keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal harus dilampiri dengan kajian kelayakan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus disertai Naskah Akademik.
(2)Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a.akibat putusan mahkamah agung;
b.APBD;
c.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan
d.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan.

Pasal 9

Wali Kota menugaskan kepala Perangkat Daerah untuk menyusun usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan penyusunan skala prioritas.
(2)Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(3)Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(4)Wali Kota menetapkan usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan keputusan Wali Kota berdasarkan kriteria:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah harus memprioritaskan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…