DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan usaha pemondokan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan;
b.bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Usaha Pemondokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya Usaha Pemondokan, perlu upaya terpadu antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban baik penyelenggara usaha pemondokan maupun lingkungan; WALIKOTASURAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANUSAHAPEMONDOKAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA NOMOR9 TAHUN !201'!\ WALl•<OTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 1950 tentang Besar Dalam
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Kota 2 Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara a tau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dan/ a tau menginap dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan meliputi rumah penginapan dan rumah kos.
7.Rumah Penginapan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.
8.Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dapat dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
9.Usaha Pemondokan adalah sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain dari bidang usaha penyediaan akomodasi yang dilakukan oleh orang dan/ a tau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan rumah, kamar dan fasilitas Pemondokan kepada orang lain.
10.Usaha Rumah Penginapan adalah sub-jenis usaha lainnya dari jerus usaha akomodasi lain dari bidang usaha penyediaan akomodasi yang

Pasal 1

11.U saha Rumah Kos adalah sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain dari bidang usaha penyediaan akomodasi yang dilakukan oleh orang dan/ atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan rumah, kamar dan fasilitas Rumah Kos kepada orang lain.
12.Penyelenggaraan Usaha Pemondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk Pemondokan.
13.Penyelenggara Usaha Pemondokan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pemondokan adalah orang atau Badan yang memiliki Usaha Pemondokan, meliputi Penyelenggara Usaha Rumah Penginapan dan/ atau Penyelenggara Rumah Kos.
14.Penyelenggara Usaha Rumah Penginapan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penginapan adalah orang atau Badan yang memiliki Usaha Rumah Penginapan.
15.Penyelenggara Usaha Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penyelenggara Kos adalah orang a tau Badan yang memiliki U saha Rumah Kos.
16.Pengelola Rumah Penginapan adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Penginapan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan Pemondokan. 1 7. Pengelola Rumah Kos adalah orang a tau Badan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Kos untuk bertanggungjawab atas Kebersihan, Ketertiban dan Ketenteraman Rumah Kos sesuai dengan Tata Tertib yang dibuat Penyelenggara Kos.
18.Penghuni Rumah Penginapan adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/ atau kamar beserta fasilitas Rumah Penginapan untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
19.Penghuni Rumah Kos adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/atau kamar beserta fasilitas Rumah Kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
20.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan

BAB I

3 dilakukan oleh orang dan/ atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan rumah, kamar dan fasilitas Rumah Penginapan kepada orang lain.

Pasal 4

RUANGLINGKUP BAB III Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan untuk menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban baik bagi penyelenggara pemondokan maupun lingkungan.

BAB III

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan untuk menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban baik bagi penyelenggara pemondokan maupun lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, manfaat, kesusilaan, keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban, dan kepastian hukum.

Pasal 2

ASAS DANTUJUAN

21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 5

(6)Selain dikenai Sanksi Pidana, Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran tertulis;
2. b.Penghentian Tetap Kegiatan Usaha.
(5)Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi TDUP setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(3)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Penyelenggara Pemondokan menjalankan kegiatan Usaha Pemondokan.
(2)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(1)Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Pemondokan wajib memiliki TDUP.

Pasal 6

Bagian Kesatu TDUP Penyelenggaraan Usaha Pemondokan terdiri dari Penyelenggaraan Usaha Rumah Penginapan dan Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.

Pasal 5

PENYELENGGARAANUSAHAPEMONDOKAN 6

(3)Sejak diterimanya surat permohonan Pemutakhiran TDUP secara lengkap dan benar, paling lama 6 (enam) hari kerja Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP.
(2)Permohonan Pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen penunjang yang terkait. ( 1) Penyelenggara Pemondokan wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota permohonan pemutakhiran TDUP dalam hal terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam TDUP.

BAB IV

Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Pasal 8

(2)Sejak diterimanya surat permohonan TDUP secara lengkap dan benar, paling lama 6 (enam) hari kerja Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP.
(1)Permohonan TDUP disampaikan kepada Walikota secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. b.fotokopi NPWPpemohon;
3. c.fotokopi akta pendirian dan/ atau akta perubahan bila ada untuk pemohon berbentuk Badan;
4. d.fotokopi dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
5. e.fotokopi Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB);
6. f.fotokopi Izin Gangguan;
7. g.surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Pemondokan.

Pasal 7

(7)Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran tertulis;
2. b.Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
3. c.Penghentian Tetap Kegiatan Usaha. 7 ( 1) Penyelenggara Rumah Penginapan wajib:
4. a.membayar pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan;
5. b.memasang tata tertib bagi Penghuni Rumah Penginapan;
6. c.mencatat nama, alamat dan nomor induk kependudukan Penghuni Penginapan berdasar KTP Penghuni Rumah Penginapan;
7. d.mencatat waktu mulai dan waktu berakhirnya jangka waktu menginap Penghuni Rumah Penginapan;

Pasal 11

Penghuni Penginapan berhak:

a.memakai ruang, rumah dan fasilitas lain yang diberikan oleh Pengelola Rumah Penginapan;
b.mendapat jaminan keamanan dari Pengelola Rumah Penginapan;
c.menerima tamu dengan izin Pengelola Rumah Penginapan.

Pasal 10

Penyelenggara Rumah Penginapan berhak:

a.menentukan besarnya tarif pungutan terhadap penghuni Rumah Penginapan;
b.menerima atau menolak orang sebagai Penghuni Rumah Penginapan;
c.memberikan atau menolak izin bagi Penghuni Rumah Penginapan untuk menerima tamu;
d.meminta dan menerima pembayaran dari Penghuni Rumah Penginapan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996