DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, perizinan, otoritas veteriner, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, koordinasi dan kerjasama, peran serta masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa ...
a.bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat dalam bidang kesehatan melalui penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dengan mengamankan hewan dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
b.bahwa untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat perlu pengaturan ten tang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan, dengan menyelenggarakan pengamanan maksimal terhadap pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu

Menetapkan

menetapkan produk hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah; WALIKOTA SURAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENT ANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEW AN PROVINS! JAW A TENG AH WALIKOTA SURAKARTA

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 2

Pasal 1

Dal am Peraturan Dae rah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan KETENTUAN UMUM Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTA SURAKARTA dengan ... Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 ten tang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296); Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6.Walikota adalah Walikota Surakarta.
7.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ a tau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10.Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Masyarakat.
11.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk Hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan
12.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan marrusra.
13.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk ... 4 untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
14.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
15.Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
16.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
17.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
18.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, produk Hewan, dan penyakit Hewan.
19.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/ atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
20.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
21.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/ a tau telah diolah a tau di proses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kcmaslahatan marru sra.
22.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen.
23.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara ... 5 yang ... udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jarnur.
24.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/ a tau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/ atau bersifat zoonotik.
25.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
26.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
27.Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/ atau mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
28.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
29.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
30.Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan Zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan Zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan.
31.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
32.Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum di po tong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang di persyara tkan.
33.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
34.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis 6
47.Standar ... yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada Unit Usaha produk Hewan.
35.Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk Hewan yang diproduksi di Daerah atau asal Pemasukan dari Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan nonkomersial.
36.Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk Hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
37.Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
38.Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Produk Hewan sebagai jaminan bahwa Produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, dan keamanan Produk Hewan.
39.Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor registrasi Produk Hewan berupa pangan segar asal Hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
40.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan dan Produk Hewan dari luar Daerah ke Daerah.
41.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan keluar Daerah.
42.Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan Produk Hewan.
43.Pangan Olahan Asal Hewan adalah makanan atau minuman yang berasal dari Produk Hewan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
44.Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
45.Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
46.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan Hewan. 7

c.menciptakan ...

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEW AN.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan berasaskan:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian; dan
f.keprofesionalan.
a.mengelola sumberdaya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
b.mencukupi kebutuhan pangan dan produk asal Hewan dan hasil ikutannya yang berdaya samg, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat meriuju pencapaian ketahanan pangan; 4 7. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
1. 48.Pemberantasan Zoonosis adalah tindakan membebaskan daerah dari Zoonosis yang telah ditetapkan.
2. 49.Pengamatan Zoonosis adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan status dan situasi Zoonosis di daerah.
3. 50.Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi Hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas.
4. 51.Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/ a tau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak. 8 Pasal 6 Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan merupakan penyelenggaraan ...

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

KESEHATAN HEWAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang atas penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
1. a.kewenangan;
2. b.Kesehatan Hewan;
3. c.Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. d.Kesejahteraan Hewan;
5. e.penzman;
6. f.Otoritas Veteriner;
7. g.pengembangan sumber daya manusia;
8. h.penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
  1. 1.koordinasi dan kerjasama; J. peran masyarakat dan dunia usaha;
9. k.sistem informasi;
  1. 1.ketentuan sanksi.
10. c.menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha produk asal Hewan dan hasil ikutannya yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
11. d.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan yang maju, berdaya samg dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
12. e.melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan. 9
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pencegahan Penyakit Hewan.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

BAB III

KEWENANGAN Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, meliputi:

Pasal 9

Pasal 8 Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah ke Dae rah;
b.pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah;
c.pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
d.pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu wilayah.

(3)Koordinasi ...

Pasal 7

( 1) Pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.

(2)Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi.
1. a.pengamatan dan pengidentifikasian;
2. b.pencegahan;
3. c.pengamanan;
4. d.pemberantasan; dan/ a tau
5. e.pengobatan. 10 Paragraf 4 ...

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis.
(2)Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
(3)Setiap Orang yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis.
(4)Setiap Orang yang memelihara dan/ atau mengusahakan Hewan tidak melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis, dikenai sanksi administratif.
(2)Setiap Orang yang melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran Hewan, Produk Hewan, dan/ a tau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

Pasal 10

(1)Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
2. b.pengebalan hewan;
3. c.pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
4. d.pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan/ atau
5. e.penerapan kewaspadaan dini.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
(4)Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. 11
(3)Dalam ...
(2)Dalam hal suatu wilayah di Daerah dinyatakan sebagai Daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menutup Daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana pemerintah.

Pasal 14

(1)Walikota melaporkan kejadian wabah Penyakit Hewan Menular di Daerah kepada Menteri setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 13

( 1) Setiap Orang termasuk peternak, pemilik Hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha dibidang peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/ atau Dokter Hewan berwenang setempat.

(2)Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan Penyakit Hewan Menular.
(3)Setiap orang termasuk peternak, pemilik Hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha dibidang peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular tidak melaporkan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Dokter Hewan berwenang setempat dikenai sanksi administratif.

Pasal 12

( 1) Pem be ran tasan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 6 h uruf d meliputi:

a.penutupan daerah;
b.pembatasan lalu lintas Hewan;
c.pengebalan Hewan;
d.pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
e.penanganan Hewan sakit;
f.pemusnahan bangkai;
g.pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
h.pendepopulasian Hewan.

(2)Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status Konservasi Hewan dan/ a tau status mutu genetik Hewan.
(5)Pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/ atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
(3)Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan dapat dieutanasia dan/ a tau dimusnahkan.
(4)Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan.
(2)Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/ atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…