DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penetapan bahan lain termasuk rokok dan penetapan KTR, tempat khusus untuk merokok, hak dan kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, ketentuan penyidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 SALINAN Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kota Surakarta.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap Rokok dan/atau menghembuskan asap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
14.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16.Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17.Penanggung Jawab KTR adalah pengelola, manager, pengemudi, pimpinan, dan/atau pemilik KTR.
18.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah tempat yang dapat disediakan oleh Penanggung Jawab KTR dengan kriteria tertentu sebagai ruang terpisah dari tempat yang harus bersih dari asap Rokok.
19.Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
20.Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
22.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23.Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
24.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang didalam kandungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah terwujudnya lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang KTR adalah untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
b.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
c.memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
d.meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
e.menurunkan angka perokok dan mencegah Perokok pemula.

BAB III

PENETAPAN BAHAN LAIN TERMASUK ROKOK DAN PENETAPAN KTR

Pasal 4

Bahan lain termasuk Rokok meliputi:

a.sisha;
b.rokok elektrik; dan
c.bahan lain yang ditetapkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)KTR di Daerah meliputi:
1. a.Fasyankes;
2. b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
3. c.Tempat Anak Bermain;
4. d.Tempat Ibadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Kerja;
7. g.Tempat Umum; dan
8. h.Tempat lain.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf h meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g meliputi seluruh ruang sampai batas kucuran air dari atap paling luar dan/atau gedung tertutup.

Pasal 6

(1)Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
3. c.puskemas pembantu;
4. d.tempat praktek dokter;
5. e.tempat praktek bidan/perawat mandiri;
6. f.klinik;
7. g.apotek/toko obat;
8. h.laboratorium Kesehatan;
9. i.Fasyankes tradisional; dan/atau
10. j.fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi tempat proses belajar mengajar formal maupun non formal.
(3)Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.tempat penitipan anak;
2. b.tempat pengasuhan anak;
3. c.arena bermain anak-anak; dan/atau
4. d.arena kegiatan anak lainnya.
(4)Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.masjid, mushola atau langgar;
2. b.gereja dan kapel;
3. c.pura;
4. d.wihara; dan
5. e.klenteng.
(5)Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.bus;
2. b.taksi;
3. c.angkutan perkotaan;
4. d.kereta api; dan
5. e.angkutan umum lainnya.
(6)Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.tempat kerja pada instansi Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Daerah;
2. b.Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
3. c.tempat kerja swasta.
(7)Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
1. a.hotel;
2. b.restoran;
3. c.rumah makan;
4. d.terminal;
5. e.stasiun;
6. f.pasar rakyat dan toko modern;
7. g.pusat perbelanjaan;
8. h.gedung pertemuan;
9. i.perpustakaan;
10. j.bioskop;
11. k.sarana dan prasarana olahraga; dan
12. l.tempat pagelaran kesenian di ruang tertutup.
(8)Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.halte;
2. b.taman rekreasi; dan
3. c.sarana dan prasarana olahraga.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 7

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
(2)Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(3)Ketentuan mengenai pembangunan/penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap Orang berhak:

a.mendapatkan udara bersih dan bebas dari asap Rokok dalam KTR;
b.memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
c.mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.

Pasal 9

Penanggung Jawab KTR berhak untuk:

a.mendapatkan informasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menetapkan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.mendapatkan penghargaan dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Orang wajib mematuhi:

a.larangan Merokok di KTR;
b.teguran Penanggung Jawab KTR secara langsung atau melalui petugas yang ditugaskan Penanggung Jawab KTR; dan/atau
c.peraturan yang dibuat Penanggung Jawab KTR.

Pasal 11

(1)Setiap Penanggung Jawab KTR wajib:
1. a.membuat dan memasang tanda larangan dan/atau tanda Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat yang mudah dilihat dan dibaca;
2. b.melakukan pengawasan internal dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya melalui pemasangan kamera pengawas dan/atau menugaskan petugas pengawas;
3. c.menerima dan menindaklanjuti laporan Setiap Orang yang mengetahui adanya pelanggaran larangan Merokok dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
4. d.mengingatkan, menegur dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Setiap Orang yang melanggar larangan Merokok dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
5. e.memberikan sanksi kepada Setiap Orang yang bekerja pada Penanggung Jawab KTR jika melanggar larangan Merokok dalam KTR.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Penanggung Jawab KTR.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…