Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 01 Tahun 2015
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
Peraturan Daerah ini berisi APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah ini berisi APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
4935);
4712);
4614);
4817); PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
APBD Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp2,843,888,046,067.00 sebagai berikut:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 522,245,595,969.00
SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp 522,245,595,969.00
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Penerimaan Daerah sejak tanggal 2 Januari 2015 diakui dalam APBD Tahun Anggaran 2015. PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal8 Januari20155882014 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, TTD AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 9 Januari 2015 5 92014 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, TTD DUDUNG E DIREDJA LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 1 51 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN : (58)/(2015) PARAF HIRARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : RANCAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatursesuai ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam penerapanasas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara hakiki. Adapun sebagai wujud nyata pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu adanya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan Pendapatan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terlebih dahulu melalui mekanisme evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Banten. Evaluasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud diatas merupakan implementasi terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SIKRONISASI KEPALA DPPKAD : KASUBAG RPP : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah dievaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, diperlukan adanya penetapan Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan APBD sesuai asas umum pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…