DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, diatur tentang ketentuan umum, penyertaan modal daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah, Penambahan penyertaan modal daerah, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dan penyelenggaraan kegiatan usahanya, Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); - 2– PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WAKIL WALIKOTA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); - 3– PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WAKIL WALIKOTA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16);
12.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18); - 4– PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WAKIL WALIKOTA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
13.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
14.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan. - 5– PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WAKIL WALIKOTA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan pengelolaan uang daerah dan/atau kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan dalam bentuk uang sebesar Rp87.120.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta rupiah) atau setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari modal dasar Perseroan.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Daerah. - 6– PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WAKIL WALIKOTA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
(2)Penyertaan Modal Daerah tahap kesatu sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai modal yang ditempatkan dan disetor penuh.
(3)Penyertaan Modal Daerah tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan modal kerja dan modal tetap awal perseroan yang disetorkan dalam bentuk uang tunai.
(4)Jumlah modal kerja dan modal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggunaannya untuk biaya operasional, biaya personil, biaya perencanaan bisnis dan belanja modal meliputi bidang usaha perdagangan, pembangunan, infrastruktur, jasa keuangan, jasa umum dan lainnya yang disusun berdasarkan Rencana Kerja.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Walikota mengusulkan anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada DPRD pada masa penyusunan APBD atau Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyertaan modal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas keputusan persetujuan RUPS.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - 7– PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WAKIL WALIKOTA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 setelah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 30 Januari 2014 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 30 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd ttd DUDUNG E. DIREDJA LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…