DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Walikota; 4. Dinas; 5. Kepala Dinas; 6. Kecamatan; 7. Kelurahan; 8. Pejabat Pencatatan Sipil; 9. Petugas Registrasi; 10. Kantor Urusan Agama; 11. Peradilan Agama; 12. Penduduk; 13. Warga Negara Indonesia; 14. Orang Asing; 15. Izin Tinggal Terbatas; 16. Izin TInggal Tetap; 17. Administrasi Kependudukan; 18. Pendaftaran Penduduk; 19. Peristiwa Kependudukan; 20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 21. Biodata Penduduk; 22. Nomor Induk Kependudukan; 23. Keluarga; 24. Kartu Keluarga; 25. Kepala Keluarga; 26. Petugas Rahasia Khusus; 27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 28. Pencatatan Sipil; 29. Peristiwa Penting Lainnya; 30. Kelahiran; 31. Lahir Mati; 32. Perkawinan; 33. Perceraian; 34. Pembatalan Perkawinan; 35. Pembatalan Perceraian; 36. Kematian; 37. Anak; 38. Pengakuan Anak; 39. Pengesahan Anak; 40. Pengangkatan Anak; 41. Perubahan Nama; 42. Perubahan Kewarganegaraan; 43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 44. Data Pribadi; 45. Database; 46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 47. Dokumen Kependudukan; 48. Data Kependudukan; 49. Dokumen Identitas; 50. Data Center; 51. Hak Akses; 52. Pengguna Data Pribadi; 53. Verifikasi; 54. Validasi; 55. Hari; 56. Akta Pencatatan Sipil; 57. Kutipan Akta; 58. Catatan Pinggir

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanperlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu membentukPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 1 - 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 5 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kata Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0 9 1 1 ) ; 7 i] ij t Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 1 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan DaerahKota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 0 9 1 1 , Tambahan { Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0 9 1 1 ) , diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 29 dihapus, angka 2, angka 10, angka 28, angka 3 1 , angka S0dan angka 52diubah, serta diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 39a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.Pemerintah Daerah adalahWalikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai perangkat daerah. Menetapkan
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8.Dihapus.
9.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan. 1 1 . Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. 1 2 . Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
13.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
14.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15.Orang Asing adalah orang bukan WNI.
16.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 7. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
20.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 2 1 . Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.
22.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23.Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26.Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 27.Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
2. 28.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
3. 29.Dihapus.
4. 30.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. 3 1 . Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
5. 32.Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin. - 7
6. 33.Kelahiranadalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti bukti kehidupannya.
7. 34.Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) mmggu.
8. 35.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. 36.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. 37.Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
11. 38.Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan.
12. 39.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. 39a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. 40.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 4 1 . Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum $ # . seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang ? sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
14. 42.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
15. 43.Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
16. 44.Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. 45.Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak 1 adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah ~ Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
18. 46.Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
19. 47.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
20. 48.Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Penyelenggara dan lnstansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
21. 49.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. 50.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5 1 . Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
23. 52.Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kota yang menghimpun data kependudukan dinas.
24. 53.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
25. 54.Pengguna Data Pribadi adalah lnstansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
26. 55.Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/ dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
27. 56.Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
28. 57.Harl adalah hari kerja.
29. 58.Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik basil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas.
30. 59.Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan sipil.
31. 60.Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam akta atau lrutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi akta.
32. 2.KetentuanPasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewajiban penduduk adalah :

a.melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
b.melaporkan ke Dinas bila terdapat penduduk yang bertempat tinggal sementara di Daerah dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf f diubahserta huruf e dihapus, sehingga Pasal 6berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

a.koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.dihapus; - 1 1 - penyelenggaraan
f.penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
g.koordinasi pengawasan atas Administrasi Kependudukan.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubahdan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf dl serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:

a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; d l . melakukan pendataan terhadap penduduk yang bertempat tinggal sementara di daerah;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKecamatan.
(2a)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah dan cerai bagi penduduk yang agamanya sudah diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan dilakukan oleh pegawai pada Dinas.
(2b)Ketentuan lebih lanjutmengenaipendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d l diatur dalam Peraturan Walikota.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan.

5.KetentuanPasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan olehWalikota.

(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan.
(3)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai tugas membantulurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6.Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) , ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah,ayat (2) dihapussertadiantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

( 1 ) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.

(2)Dihapus.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
(3a)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(4)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
(5)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.

7.KetentuanPasal 15 ayat ( 1 ) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (la), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

( 1 ) Masa berlaku KTP-el untuk Penduduk WNI berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan elemen data. (la) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapdisesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus. 1 1

8.Pasal 16 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 2 1 ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 1 berbunyi sebagai berikut: ( 1) Penerbitan Pasal 2 1 Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.

(2)Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan atas terjadinya:
1. a.adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau rukun tetangga/rukun warga;
2. b.Dihapus;dan
3. c.adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Walikota.

10.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurah.

(2)Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.dalam satu Kelurahan;
2. b.antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
3. c.antarKecamatan dalam Daerah;
4. d.antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
5. e.antar provinsi.
(3)Setiap penduduk WNiyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
(4)Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kelurahan, Kecamatan dan Dinas sesuai kewenangannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. 1 1 . Ketentuan Pasal 23diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

( 1) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kepada Dinas.

(2)Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Dinas.
(3)Penduduk Orang Asing yang pindah dalam satu Kelurahan dicatat perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menyampaikan data pindah orang asing kepada camat dan lurah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk orang asingyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

12.Pasal 24 dihapus. - 1 6
13.KetentuanPasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…