DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ketentuan Umum; 2. Urusan Pemerintahan Daerah; 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 4. Ketentuan peralihan; 5. ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan perlu ditetapkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f.sosial.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

a.tenaga kerja;
b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c.pangan;
d.pertanahan;
e.lingkungan hidup;
f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g.pemberdayaan masyarakat;
h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i.perhubungan;
j.komunikasi dan informatika;
k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l.penanaman modal;
m.kepemudaan dan olah raga;
n.statistik;
o.persandian;
p.kebudayaan;
q.perpustakaan; dan
r.kearsipan.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.perdagangan;
e.perindustrian; dan
f.transmigrasi.

Pasal 6

Rincian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.

Pasal 10

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan pengalihan kewenangan dari Daerah ke Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011