DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.pemebentukan dan susunan perangkat daerah ;3.pembentukan UPT;4.staf ahli;5. kepegawaian;6.ketentuan lain lain ;7.ketentuan peralihan;8.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pada Daerah.
9.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Daerah.
10.Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota sebagai Perangkat Daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
4. 4.Dinas Bangunan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang dan sub urusan Bangunan Gedung;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, bidang Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
13. 13.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian dan bidang Perikanan;
14. 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
15. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
16. 16.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
17. 17.Dinas Ketenagakerjaan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
18. 18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Kebakaran;
19. 19.Dinas Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
21. 21.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan unsur penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan unsur penunjang pendapatan Daerah;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan unsur penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B melaksanakan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Ciputat tipe A;
2. 2.Kecamatan Pamulang tipe A;
3. 3.Kecamatan Serpong tipe A;
4. 4.Kecamatan Pondok Aren tipe A;
5. 5.Kecamatan Setu tipe A;
6. 6.Kecamatan Ciputat Timur tipe A; dan
7. 7.Kecamatan Serpong Utara tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Nomenklatur, tugas dan tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sub urusan bencana diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai sub urusan bencana diundangkan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…