DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; 4. Perencanaan; 5. Pembangunan Kepemudaan; 6. Prasarana dan Sarana; 7. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan; 8. Pencatatan dan Data Informasi; 9. Penghargaan; 10. Kemitraan Kepemudaan; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Pendanaan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kepemudaan, maka diperlukan pengaturan tentang Kepemudaan; SALINAN PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444); PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
7.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
8.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
10.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 72); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
10.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
11.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
16.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan. PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
18.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kota Tangerang Selatan.
20.Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21.Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
23.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
24.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:

a.Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Daerah, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Daerah.
b.Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah.

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain:
1. a.menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional; PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
2. b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
3. c.menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
4. d.mengkordinasikan program pembangunan kepemudaan;
5. e.melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda dan kepemudaan; dan
6. f.melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
(2)Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 5

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan;
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau Masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi. PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.kepedulian terhadap Masyarakat;
3. c.ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.olahraga, seni, dan budaya;
5. e.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
6. f.pendidikan kewirausahaan; dan
7. g.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 6

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan daerah untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
h.meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 7

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan. PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH :

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
(2)Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.
(3)Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah;
4. d.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
5. e.rencana aksi Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
1. a.penyadaran;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengembangan.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
(4)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau PARAF HIRARKI PARAF HIRARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : WAKIL WALIKOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA : SEKRETARIS DAERAH : PARAF KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : KASUBAG PPHD : ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH : Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
(2)Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…