DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penambahan Penyertaan Modal Daerah; 3. Pengawasan; 4. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48);
8.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 83);
9.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.
4.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut PT. PITS adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
6.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT. PITS.
7.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan terbatas.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Modal Dasar PT. PITS sebesar Rp188.396.983.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal daerah ke dalam modal PT. PITS dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan senilai Rp100.396.983.000,00 (seratus miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS menjadi sebesar Rp187.516.983.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. PITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa uang sampai dengan Tahun 2019 telah ditempatkan sebesar Rp65.780.000.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 4

(1)Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan senilai Rp100.396.983.000,00 (seratus miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pasar Serpong;
2. b.Pasar Jombang; dan
3. c.Pasar Bintaro.
(2)Tanah dan bangunan Pasar Serpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a senilai Rp52.868.100.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian:
1. a.tanah senilai Rp32.589.100.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); dan
2. b.bangunan senilai Rp20.279.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
(3)Tanah dan bangunan Pasar Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b senilai Rp30.303.483.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
1. a.tanah senilai Rp26.665.213.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah); dan
2. b.bangunan senilai Rp3.638.270.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(4)Tanah dan bangunan Pasar Bintaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c senilai Rp17.225.400.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
1. a.tanah senilai Rp10.916.400.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
2. b.bangunan senilai Rp6.309.000.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan juta rupiah).

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. PITS.
(2)Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN I. UMUM Keberadaan pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan skala ekonomi kecil, terutama pedagang kecil memiliki ketergantungan kepada keberadaan pasar tradisional, oleh karena itu Pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakannya. Kebijakan ini telah dibuat, antara lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dapat dimanfaatkan konsumen sebagai pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan Kebijakan ini untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan nyaman, sebagai pelayan masyarakat serta penggerak roda perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dengan pusat toko dan pasar modern. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mengelola dan memberdayakan agar pasar tradisional mampu berkembang dan tetap menjadi pusat ekonomi masyarakat. Pengelolaan pasar tradisional masih belum berkembang dan masih dikelola secara tradisional, sehingga sulit bersaing dengan pasar modern yang akhir-akhir ini cukup pesat perkembangannya, hal ini mengakibatkan pasar tradisional kurang berkembang dengan baik. berkembangnya dengan pesar dengan toko modern menuntut pasar tradisional harus mampu bertahan di dalam persaingan usaha. Kondisi pasar yang kotor, tidak tertata dan kumuh menyebabkan konsumen enggan berbelanja di pasar tradisional. Pedagang- pedagang kurang memperhatikan kebersihan begitu juga cara penataan dagangannya yang kurang menarik. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai fasilitator perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk pemberdayaan pasar tradisional dengan membuat kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Indonesia. Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, sebelumnya ada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan-peraturan tersebut dibuat guna membantu pasar tradisional agar dapat bertahan dan bersaing dengan perkembangan perekonomian global dengan persaingan yang sangat kompetitif, khususnya dalam dunia perdagangan. Di Kota Tangerang Selatan, pasar tradisional mempunyai potensi untuk berkembang dan menjadi tujuan utama konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Implementasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional merupakan hal teknis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Kebijakan relokasi pasar dan pembatasan ritel belum cukup kuat untuk mengembangkan pasar tradisional. Kondisi pasar yang kumuh dan kotor menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tidak berjalan dengan baik sehingga perlu adanya langkah selanjutnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Pasar Tradisional merupakan salah satu simpul kegiatan ekonomi masyarakat Kota Tangerang Selatan yang terletak di lokasi-lokasi strategis, yaitu terletak pada simpul pertemuan kereta api, transportasi jalan raya, jalan tol, pasar dan kegiatan campuran serta permukiman padat, sehingga pada simpul-simpul di kawasan pasar tradisional sering terjadi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk pagi hari dan sore hari, lingkungan sangat kumuh (kebersihan tidak terawat seperti sampah, limbah, pedagang tidak teratur, parkir kendaraan di sembarang tempat serta kondisi pasar belum terbangun sempurna). Dari kondisi seperti di atas, maka kawasan pasar-pasar tradisional menjadi prioritas untuk segera di tangani oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya kebijakan pengelolaan pasar tradisional diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah diharapkan selain untuk menggali potensi pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu alternatif pengendalikan pemanfaatan ruang dan tertatanya kawasan sekitar pasar tradisonal, sehingga tercipta kawasan pusat ekonomi yang baik, nyaman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomiannya dan dapat bersaing dengan pusat- pusat perdagangan modern lainnya di Kota Tangerang Selatan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Modal Dasar PT. PITS sebesar Rp188.396.983.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) didasarkan pada:

a.sebesar Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar rupiah) merupakan nilai Modal Dasar PT. PITS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; dan
b.sebesar Rp100.396.983.000,00 (seratus miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) merupakan nilai penambahan modal ke dalam PT. PITS dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS menjadi sebesar Rp187.516.983.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) didasarkan pada:
a.sebesar Rp87.120.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta rupiah) merupakan nilai Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan; dan
b.sebesar Rp100.396.983.000,00 (seratus miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) merupakan nilai penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah yang terdiri atas Pasar Serpong, Pasar Jombang, dan Pasar Bintaro berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap III Nomor 593/BPKAD/2015. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 112

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…