Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
1. Ketentuan Umum; 2. Penambahan Penyertaan Modal Daerah; 3. Pengawasan; 4. Ketentuan penutup.
1. Ketentuan Umum; 2. Penambahan Penyertaan Modal Daerah; 3. Pengawasan; 4. Ketentuan penutup.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB II
Penyertaan Modal Daerah pada PT. PITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa uang sampai dengan Tahun 2019 telah ditempatkan sebesar Rp65.780.000.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Bagian Kedua Penambahan
BAB III PENGAWASAN
BAB III
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN I. UMUM Keberadaan pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan skala ekonomi kecil, terutama pedagang kecil memiliki ketergantungan kepada keberadaan pasar tradisional, oleh karena itu Pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakannya. Kebijakan ini telah dibuat, antara lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dapat dimanfaatkan konsumen sebagai pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan Kebijakan ini untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan nyaman, sebagai pelayan masyarakat serta penggerak roda perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dengan pusat toko dan pasar modern. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mengelola dan memberdayakan agar pasar tradisional mampu berkembang dan tetap menjadi pusat ekonomi masyarakat. Pengelolaan pasar tradisional masih belum berkembang dan masih dikelola secara tradisional, sehingga sulit bersaing dengan pasar modern yang akhir-akhir ini cukup pesat perkembangannya, hal ini mengakibatkan pasar tradisional kurang berkembang dengan baik. berkembangnya dengan pesar dengan toko modern menuntut pasar tradisional harus mampu bertahan di dalam persaingan usaha. Kondisi pasar yang kotor, tidak tertata dan kumuh menyebabkan konsumen enggan berbelanja di pasar tradisional. Pedagang- pedagang kurang memperhatikan kebersihan begitu juga cara penataan dagangannya yang kurang menarik. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai fasilitator perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk pemberdayaan pasar tradisional dengan membuat kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Indonesia. Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, sebelumnya ada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan-peraturan tersebut dibuat guna membantu pasar tradisional agar dapat bertahan dan bersaing dengan perkembangan perekonomian global dengan persaingan yang sangat kompetitif, khususnya dalam dunia perdagangan. Di Kota Tangerang Selatan, pasar tradisional mempunyai potensi untuk berkembang dan menjadi tujuan utama konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Implementasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional merupakan hal teknis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Kebijakan relokasi pasar dan pembatasan ritel belum cukup kuat untuk mengembangkan pasar tradisional. Kondisi pasar yang kumuh dan kotor menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tidak berjalan dengan baik sehingga perlu adanya langkah selanjutnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Pasar Tradisional merupakan salah satu simpul kegiatan ekonomi masyarakat Kota Tangerang Selatan yang terletak di lokasi-lokasi strategis, yaitu terletak pada simpul pertemuan kereta api, transportasi jalan raya, jalan tol, pasar dan kegiatan campuran serta permukiman padat, sehingga pada simpul-simpul di kawasan pasar tradisional sering terjadi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk pagi hari dan sore hari, lingkungan sangat kumuh (kebersihan tidak terawat seperti sampah, limbah, pedagang tidak teratur, parkir kendaraan di sembarang tempat serta kondisi pasar belum terbangun sempurna). Dari kondisi seperti di atas, maka kawasan pasar-pasar tradisional menjadi prioritas untuk segera di tangani oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya kebijakan pengelolaan pasar tradisional diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah diharapkan selain untuk menggali potensi pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu alternatif pengendalikan pemanfaatan ruang dan tertatanya kawasan sekitar pasar tradisonal, sehingga tercipta kawasan pusat ekonomi yang baik, nyaman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomiannya dan dapat bersaing dengan pusat- pusat perdagangan modern lainnya di Kota Tangerang Selatan. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Ayat (1) Modal Dasar PT. PITS sebesar Rp188.396.983.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) didasarkan pada:
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. PITS menjadi sebesar Rp187.516.983.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) didasarkan pada:
Cukup jelas.
Ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah yang terdiri atas Pasar Serpong, Pasar Jombang, dan Pasar Bintaro berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap III Nomor 593/BPKAD/2015. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 112
Membuka PDF…