DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengembangkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan kepariwisataan di daerah diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan secara terarah dan berkelanjutan;
c.bahwa dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan regulasi di daerah, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1110):
12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA KOTA TANGERANG SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Pariwisata.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
14.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
15.Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. 5
16.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
17.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
18.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
19.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
20.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
21.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2.Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
(2)Usaha Pariwisata meliputi:
1. a.usaha daya tarik wisata;
2. b.usaha kawasan Pariwisata;
3. c.usaha jasa transportasi wisata;
4. d.usaha jasa perjalanan wisata;
5. e.usaha jasa makanan dan minuman;
6. f.usaha penyediaan akomodasi;
7. g.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 6
8. h.usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
9. i.usaha jasa informasi pariwisata;
10. j.usaha jasa konsultan pariwisata;
11. k.usaha jasa pramuwisata;
12. l.Usaha Wisata Tirta; dan
13. m.Usaha Spa.
(3)Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dihapus.
(2)Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:
1. a.gelanggang rekreasi olahraga;
2. b.gelanggang seni;
3. c.wisata ekstrim;
4. d.arena permainan;
5. e.hiburan malam;
6. f.rumah pijat;
7. g.taman rekreasi;
8. h.karaoke; dan
9. i.jasa impresariat/promotor.
(3)Untuk penyelenggaraan pertunjukan, peragaan, atau pagelaran seni dan budaya di tempat hiburan dan rekreasi yang bersifat komersial wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Dinas.
(4)Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
3. c.koperasi. 7
  1. 4.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.lapangan golf;
2. b.rumah bilyar;
3. c.gelanggang renang;
4. d.lapangan tenis;
5. e.gelanggang bowling; dan
6. f.lapangan sepakbola/futsal.
(2)Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.sanggar seni;
2. b.galeri seni; dan
3. c.gedung pertunjukan seni.
(3)Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.arena permainan anak; dan
2. b.arena permainan ketangkasan.
(4)Jenis Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.kelab malam;
2. b.diskotik; dan
3. c.pub.
(5)Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.taman rekreasi; dan
2. b.taman bertema.
(6)Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h meliputi:
1. a.karaoke terbuka/hall; dan
2. b.karaoke tertutup/room.
(7)Jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i meliputi:
1. a.pertunjukan di dalam ruangan; dan
2. b.pertunjukan di luar ruangan. 8
  1. 5.Judul Paragraf 3 Bagian Kedelapan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 6.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib:
1. a.menerapkan standar usaha kelab malam dan/atau standar usaha diskotik yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
2. b.menggunakan peredam suara;
3. c.tidak menyediakan tempat dan/atau fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
4. d.berpakaian rapih dan sopan bagi pramuria/pelayan;
5. e.jam operasional setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB;
6. f.menutup kegiatan hiburan malam pada: 1) 1 (satu) bulan penuh di bulan suci Ramadhan; 2) hari pertama dan hari kedua Idul Fitri; 3) hari Raya Idul Adha; dan 4) hari raya keagamaan lainnya.
7. g.melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ke tempat usaha hiburan malam; dan
8. h.melakukan pencegahan peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya.
(2)Jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) wajib:
1. a.menerapkan standar usaha karaoke yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
2. b.menggunakan peredam suara;
3. c.menggunakan pintu ruangan bagian atas dengan kaca tembus pandang;
4. d.tidak menyediakan tempat dan/atau fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila; 9
5. e.jam operasional setiap hari mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB; dan
6. f.menutup kegiatan Karaoke pada: 1) 1 (satu) bulan penuh di bulan suci Ramadhan; 2) hari pertama dan hari kedua Idul Fitri; 3) hari Raya Idul Adha; dan 4) hari raya keagamaan lainnya.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang CCTV pada pintu masuk tempat usaha.
(4)Pramuria, pemandu lagu pada jenis usaha hiburan malam dan usaha karaoke sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki sertifikasi keahlian bidangnya.

7.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dihapus.
(2)Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l meliputi:
1. a.wisata memancing;
2. b.wisata dayung; dan
3. c.wisata olahraga tirta.
(3)Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan/atau
3. c.koperasi.
  1. 8.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dihapus
(2)Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m memiliki penggolongan sebagai berikut:
1. a.Spa tirta I;
2. b.Spa tirta II; dan
3. c.Spa tirta III. 10
(3)Jenis usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
1. a.menerapkan standar Usaha Spa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
2. b.menggunakan pintu kamar pijat berbahan tirai kain;
3. c.berpakaian rapih dan sopan bagi terapis;
4. d.tidak menyediakan tempat dan/atau fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
5. e.jam operasional setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
6. f.menutup kegiatan Usaha Spa pada: 1) 1 (satu) bulan penuh di bulan suci Ramadhan; 2) hari pertama dan hari kedua Idul Fitri; 3) hari Raya Idul Adha; dan 4) hari raya keagamaan lainnya.
(4)Usaha Spa dapat diselenggarakan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan/atau
3. c.koperasi.
  1. 9.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA EKONOMI KREATIF
  2. 10.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
1. a.pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.penyediaan prasarana berupa zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah; dan/atau
3. c.standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif. 11
(2)Selain pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

11.Ketentuan Pasal 34 huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap pengusaha wajib:

a.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
e.memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang beresiko tinggi;
f.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan;
g.mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal;
h.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
k.memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
l.memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m.menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
n.memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 12
1. 12.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…