DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, 3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, 7. Ketentuan Pasal 10 dihapus, 8. Ketentuan Pasal 12 dihapus, 9. Ketentuan Pasal 14 diubah, 10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, 11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan mengenai perangkat daerah serta mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota sebagai Perangkat Daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
4. d.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
5. e.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. f.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. g.Dinas Lingkungan Hidup;
8. h.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. i.Dinas Perhubungan;
10. j.Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. k.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. l.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. m.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
14. n.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
15. o.Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
16. p.Dinas Sosial;
17. q.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
18. r.Dinas Tenaga Kerja;
19. s.Dinas Pariwisata;
20. t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
21. u.Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. b.Badan Pendapatan Daerah;
3. c.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(4)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. a.Kecamatan Ciputat;
2. b.Kecamatan Pamulang;
3. c.Kecamatan Serpong;
4. d.Kecamatan Pondok Aren;
5. e.Kecamatan Setu;
6. f.Kecamatan Ciputat Timur; dan
7. g.Kecamatan Serpong Utara.
  1. 3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan tipe A yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, fungsi pelayanan administrasi, dan fungsi pendukung lainnya.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan tipe A yang melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan, organisasi, administrasi umum, dan fungsi pendukung lainnya.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan tipe A yang melaksanakan fungsi pengawasan;
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memiliki tipelogi:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. e.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
6. f.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. g.Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. h.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 8 merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. i.Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. j.Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
11. k.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan bidang perdagangan;
12. l.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
13. m.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
14. n.Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
15. o.Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
16. p.Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p merupakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
17. q.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q merupakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
18. r.Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf r merupakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
19. s.Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf s merupakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
20. t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf t merupakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
21. u.Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf u merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
(5)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memiliki tipelogi:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan tipe A yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan tipe A yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. c.Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan tipe A yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan tipe B yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan intensitas besar yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
(6)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memiliki tipelogi:
1. a.Kecamatan Ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
2. b.Kecamatan Pamulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
3. c.Kecamatan Serpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
4. d.Kecamatan Pondok Aren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
5. e.Kecamatan Setu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
6. f.Kecamatan Ciputat Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan; dan
7. g.Kecamatan Serpong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g merupakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk UPTD;
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah;
(3)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Gubernur; dan
(4)Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja penghapusan UPTD Dinas Daerah atau Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPTD Dinas di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD Dinas di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

7.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

UPTD yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan UPTD berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu daerah harus membentuk Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, begitu pula dalam pembentukan Perangkat Daerah harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah melalui pemetaan urusan pemerintahan. Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan urusan dengan menghasilkan tipe Perangkat Daerah dimana pembentukan struktur merupakan pelaksanaan urusan di dalam organisasi. Selanjutnya, setelah dipahami mengenai kebutuhan kelembagaan ini, kemudian ditentukan bentuk kelembagaan yang mewadahi berbagai urusan pemerintahan tersebut, termasuk di dalamnya kebutuhan terhadap model organisasi yang menanganinya, menyikapi hal tersebut serta memperhatikan dinamika kebutuhan organisasi, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan yang berpedoman dari peraturan dari kementerian dan lembaga yang membidang urusan Pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota, beberapa pasal pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan antara lain penyesuaian nomenklatur beberapa Perangkat Daerah, serta penghapusan pengaturan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik serta Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan sebagai wujud kepatuhan Daerah dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai amanat peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…