DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Bab V Peninjuan Bab VI Peran Serta Masyarakat Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
11.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kota Tangerang Selatan memiliki perkembangan wilayah yang cepat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
11.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12.Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

(1)Wali Kota menyusun RPPLH melalui Dinas.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2050.

Pasal 3

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program yang meliputi:

a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
c.rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 4

(1)RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika meliputi:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Kondisi Wilayah, Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
3. c.Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
4. d.Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP 3.1 Isu pokok yang akan diselesaikan (30 tahun) Dalam menetapkan isu pokok mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal dengan istilah analisis DPSIR. Selain itu juga di lakukan analisis dengan metode sistem dinamik dengan software Vensim untuk mengetahui isu pokok. Dalam menetapkan isu pokok mempertimbangkan pengaruh antar elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak dan respon atau yang dikenal dengan istilah DPSIR.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPPLH.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
1. a.daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
(4)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui capaian target dan indikator RPPLH.
(4)Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENINJAUAN

Pasal 7

(1)Wali Kota melalui Dinas melaksanakan peninjauan pelaksanaan RPPLH.
(2)Peninjauan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi capaian target dan indikator RPPLH dinilai tidak relevan dengan kondisi Daerah;
2. b.terdapat ketidaksesuaian muatan RPJPD dan/atau RPJMD dengan RPPLH; dan/atau
3. c.rumusan capaian target dan indikator RPPLH tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peninjauan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembaharuan data dan informasi RPPLH.
(4)Peninjauan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.
(5)Hasil Peninjauan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Gubernur.
(6)Hasil Peninjauan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.konsultasi publik;
2. b.penyampaian aspirasi;
3. c.rapat dengar pendapat;
4. d.sosialisasi;
5. e.seminar;
6. f.lokakarya; dan/atau
7. g.diskusi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dan memuat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1312);
b.Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 31); dan
c.Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP I. UMUM RPPLH merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selama ini kebijakan, rencana dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam RPJMD. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk RPPLH Kabupaten/Kota. Dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup kedepan diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…