DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 366

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur terkait Penyelenggaraan Perhubungan, Terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB III KENDARAAN BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI BAB V LALU LINTAS BAB VI ANGKUTAN JALAN BAB VII KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB VIII SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB IX PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANJUT USIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT BAB X FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII KERJA SAMA BAB XIII PENDANAAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan di bidang perhubungan dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan memiliki kekuatan hukum, maka perlu diakomodasi dengan menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang didalamnya juga mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7.Gubernur adalah Gubernur Banten.
8.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau Ruang Kegiatan yang dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggraan Lalu Lintas dan Angkutan.
10.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
14.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
15.Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, serta menghubungkan Jalan poros desa dalam wilayah kota.
16.Trotoar adalah bagian dari Jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
17.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18.Pulau Lalu Lintas adalah bagian Jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian Jalan yang ditinggikan.
19.Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
20.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
21.Parkir adalah keadaan Kendaraan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
25.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
27.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
28.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
29.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
30.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyedia dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa.
31.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
32.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
33.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
34.Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
35.Taksi adalah Kendaraan umum dengan jenis mobil Penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
36.Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain daripada Kendaraan Bermotor untuk Penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
37.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
38.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
39.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
40.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
41.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
42.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
43.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
44.Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
45.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
46.Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara Jalan dengan jalur kereta api.
47.Nomor Jalur Perlintasan Langsung selanjutnya disebut Nomor JPL adalah identitas bagi Perlintasan Sebidang yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan serta sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha/lembaga, dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian.
48.Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi inter dan antarmoda yang berada pada radius 400m (empat ratus meter) sampai dengan 800m (delapan ratus meter) dari Simpul Angkutan umum massal (Terminal atau stasiun) yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran, padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
49.Sistem Manajemen Transportasi Cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi Jalan yang efektif dan efisien.
50.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Ruang Lingkup penyelenggaraan perhubungan di Daerah meliputi penyelenggaraan perhubungan darat.
(2)Penyelenggaraan perhubungan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.Kendaraan;
3. c.pendidikan dan pelatihan mengemudi;
4. d.Lalu Lintas;
5. e.Angkutan Jalan;
6. f.keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. g.Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. h.perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit;
9. i.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. j.peran serta masyarakat;
11. k.pembiayaan; dan
12. l.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kota;
3. c.pengelolaan Terminal Penumpang tipe C;
4. d.penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
5. e.pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
6. f.pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kota;
7. g.persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Kota;
8. h.audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kota;
9. i.penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
10. j.penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
11. k.penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
12. l.penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
13. m.penerbitan izin penyelenggaraan Taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
14. n.penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Pasal 4

Wali Kota menyusun rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota.

Pasal 5

(1)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
2. b.arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan
4. d.rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas kota.
(2)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota.
(3)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
(4)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
1. a.pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;
2. b.integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
3. c.penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;
4. d.penyusunan rencana umum jaringan Jalan Kota;
5. e.penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan perkotaan;
6. f.penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang kota;
7. g.pembangunan Simpul kota; dan
8. h.pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
(5)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. c.dokumen rencana tata ruang wilayah;
4. d.dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
5. e.dokumen rencana induk perkeretaapian;
6. f.dokumen rencana induk nasional bandar udara;
7. g.dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan/atau
8. h.dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Pasal 7

(1)Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
1. a.fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
2. b.daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
(2)Ketentuan mengenai pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penetapan kelas Jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.
(2)Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Setiap Jalan Kota dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.
(2)Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rambu Lalu Lintas;
2. b.Marka Jalan;
3. c.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
4. d.alat penerangan Jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
6. f.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
7. g.fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
(3)Dalam hal perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemasangan perlengkapan Jalan kepada Dinas.
(4)Format permohonan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e untuk zona selamat sekolah bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
(2)Dalam hal perlengkapan Jalan untuk zona selamat sekolah di luar Jalan Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan penyelenggara Jalan lainnya.

Isi peraturan

Teks366PDFHirarki

Memuat teks peraturan…