DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

1, ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; 3. Aplikasi Informatika; 4. Menara Telekomunikasi dan Jaringan Serat Optik; 5. Warung Internet; 6. Kemitraan Dan Peran Serta Masyarakat; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informatika serta pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu didukung oleh peraturan daerah yang dapat menjamin terselenggaranya komunikasi dan informatika di daerah.
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
6.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8.Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
9.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11.Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses Komunikasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
13.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
14.Subdomain adalah domain standard yang tidak berdiri sendiri. Subdomain merupakan bagian tambahan dari nama domain.
15.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
16.Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
17.Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaan telekomunikasi.
18.Cell Planning atau Lokasi Persebaran Menara adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
19.Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
20.Warung Internet adalah penyelenggara jasa yang atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa multimedia.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik.
(2)Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi publik;
2. b.monitoring opini dan aspirasi publik;
3. c.monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
4. d.pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
5. e.pengelolaan Media Komunikasi Publik;
6. f.pelayanan Informasi Publik;
7. g.layanan hubungan media;
8. h.kemitraan dengan pemangku kepentingan;
9. i.manajemen krisis Komunikasi publik; dan
10. j.penguatan kapasitas sumber daya Komunikasi publik.
(3)Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

APLIKASI INFORMATIKA

Pasal 4

(1)Dinas melakukan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah dan nama Subdomain.
(2)Pengelolaan Nama Domain sebagai dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengelolaan Nama Domain tangerangselatankota.go.id.
(3)Pengelolaan nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perangkat Daerah; dan
2. b.Pelayanan Publik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan E-Government.
(2)Pengelolaan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
2. b.pusat data;
3. c.sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
4. d.sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
5. e.keamanan Informasi;
6. f.data dan Informasi elektronik;
7. g.aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
8. h.sistem penghubung layanan pemerintah;
9. i.ekosistem kota cerdas;
10. j.sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah; dan
11. k.Government Chief Information Officer Daerah.
(3)Pengelolaan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

MENARA TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN SERAT OPTIK

Pasal 6

(1)Menara Telekomunikasi di Daerah meliputi:
1. a.Menara Telekomunikasi macrocell; dan
2. b.Menara Telekomunikasi microcell.
(2)Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
(3)Penataan dan pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Cell Planning.
(4)Cell Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 7

Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penataan, perizinan, pengendalian dan pembangunan Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pembangunan jaringan Serat Optik wajib memenuhi:
1. a.perizinan;
2. b.tata cara pergelaran; dan
3. c.ketentuan lokasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, lokasi dan tata cara pergelaran jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Penyelenggara Menara Telekomunikasi dan jaringan Serat Optik dapat memanfaatkan aset Pemerintah Daerah.
(2)Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(3)Apabila penyelenggara Menara Telekomunikasi dan jaringan Serat optik memanfaatkan aset pemerintah daerah, pada saat pembangunan dan pengoperasian terjadi kerusakan wajib mengembalikan bentuk dan fungsi kondisi aset daerah seperti semula.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…