DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 36);
11.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0313). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 40), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 17 diubah, dan ditambah 2 angka yakni angka 27 dan angka 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang persampahan.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai kewenangan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.
8.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
11.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti Sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
12.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah. 5
13.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
16.Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
17.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
18.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan hukum.
19.Masyarakat adalah semua Orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
20.Pelaku Usaha adalah setiap Orang perseorangan atau Badan usaha, baik berbentuk Badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Tangerang Selatan.
21.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 6
22.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
23.Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
24.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakanya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
26.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
27.Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuaidengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara signifikan serta teruji.
28.Sampah Plastik adalah Sampah yang mengandung senyawa polimer.
2.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan Sampah;
c.melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah; 7
e.memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah;
f.melaksanakan Pengelolaan Sampah;
g.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
h.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
i.melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
j.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dan/atau Badan usaha dalam pengurangan penggunaan kantong, wadah dan/atau kemasan plastik.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap orang, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
1. a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman;
2. b.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
3. c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
4. d.memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan;
5. e.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
6. f.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
7. g.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(2)Dihapus.

4.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah dapat membangun instalasi PLTSa. 8

Pasal 30B

(1)Pemerintah Daerah dalam membangun instalasi PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A dapat:
1. a.menugaskan Badan Usaha Milik Daerah; atau
2. b.melakukan kompetisi Badan usaha.
(2)Ketentuan mengenai penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetisi Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan kerjasama pemerintah dengan Badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
(4)Dalam hal tidak ada Badan usaha yang berminat atau tidak lulus seleksi dan tidak ada Badan Usaha Milik Daerah yang mampu untuk ditugaskan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan PLTSa, percepatan pembangunan PLTSa dapat dilakukan melalui penugasan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan Walikota.
(5)Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan setelah Walikota:
1. a.mempunyai pra studi kelayakan;
2. b.menyampaikan komitmen pengalokasian anggaran untuk biaya pengangkutan dan biaya layanan Pengolahan Sampah di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
3. c.menyediakan lahan.
  1. 5.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengurangan Sampah Plastik, dan/atau alat bantu/wadah/kemasan makanan dan minuman yang berasal dari bahan plastik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan Sampah Plastik dan alat bantu/wadah/kemasan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 9

6.Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
(2)Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan antara lain oleh:
1. a.pencemaran air;
2. b.pencemaran udara;
3. c.pencemaran tanah;
4. d.longsor;
5. e.kebakaran;
6. f.ledakan gas metan; dan/atau
7. g.hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
(3)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.relokasi;
2. b.pemulihan lingkungan;
3. c.biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
4. d.dalam bentuk uang.
  1. 7.Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan swasta/Badan usaha Pengelolaan Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian Pengelolaan Sampah.
(3)Dihapus.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama.

8.Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 38A, dan Pasal 38B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memuat paling sedikit:

a.jenis belanja.
b.jangka waktu pelaksanaan.
c.penyediaan sumber dana. 10

Pasal 38B

(1)Penyediaan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A huruf c sebagai biaya layanan pengolahan Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Besaran biaya layanan pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

9.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…