DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, dan wewenang; 3. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian; 4. Pelantikan dan Sumpah/Janji; 5. Kartu Tanda Pengenal; 6. Pelaksanaan Operasional; 7. Kode Etik; 8. pendidikan dan pelatihan; 9. Pakaian dan atribut; 10. Sekretariat PPNS; 11. Pembinaan; 12. Pendanaan; 13. Ketentuan Peralihan; 14.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk melaksanakan tugas secara profesional dan berwibawa dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan peran, fungsi, tugas, dan wewenang pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. 11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3);
12. 13.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7.Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
8.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapat keterangan, kejelasan, keidentikan, Tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
9.Penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan.
10.Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS di bidang Penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS;
11.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Kedudukan PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang:

a.menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
d.melakukan penggeledahan dan Penyitaan;
e.melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara;
i.mengadakan penghentian Penyidikan; dan
j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan Penyidikan, menerima Laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.Pemeriksaan Tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.Penyitaan barang;
4. 4.Pemeriksaan saksi; dan
5. 5.Pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui koordinator PPNS atau pejabat yang ditunjuk; dan
e.bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB III

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Walikota mengusulkan pengangkatan Pejabat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, Walikota dapat melakukan mutasi pejabat PPNS antar Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan.

Pasal 8

(1)Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
1. a.diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. b.tidak lagi bertugas dalam bidang teknis operasional penegakkan hukum;
3. c.atas permintaan sendiri secara tertulis;
4. d.dijatuhi hukuman kepegawaian tingkat berat; atau
5. e.meninggal dunia.
(2)Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan dan bukti pendukung melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 10

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji calon pejabat PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014