DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN; BAB III KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN; BAB IV CADANGAN PANGAN; BAB V PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT; BAB VI KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN; BAB VII DISTRIBUSI PANGAN, PERDAGANGAN PANGAN DAN BANTUAN PANGAN; BAB VIII KEAMANAN PANGAN; BAB IX MUTU DAN GIZI PANGAN; BAB X PENGAWASAN; BAB XI SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI; BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan yaitu lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
8.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12.Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17.Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
18.Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
19.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20.Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
21.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
22.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24.Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu terentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
b.Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
c.masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kewenangan;
b.kelembagaan dan perencanaan Pangan;
c.cadangan Pangan;
d.penganekaragaman konsumsi Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat;
e.kesiapsiagaan dan penanggulangan Kerawanan Pangan;
f.Distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan bantuan Pangan;
g.Keamanan Pangan;
h.mutu dan Gizi Pangan;
i.pengawasan;
j.sistem informasi Pangan dan Gizi;
k.peran serta masyarakat; dan
l.sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;
b.menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
c.mengelola Cadangan Pangan Daerah;
d.menentukan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
e.melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
f.menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan;
g.melakukan penanganan Kerawanan Pangan;
h.melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan; dan
i.melaksanakan pengawasan Pangan segar.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota.
(2)Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota.
(3)Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

(1)Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
1. a.merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
2. b.merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
3. c.melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kota.
(2)Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi penyediaan Pangan, Distribusi Pangan, cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi.
(3)Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui penyediaan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, berimbang, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
(4)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kota dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Tindak lanjut dari tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perencanaan.
(2)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Tahunan Daerah dan Rencana Aksi Daerah.

BAB IV

CADANGAN PANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi dan olahan Pangan Lokal di Daerah.
(2)Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
(3)Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Pangan Lokal Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokal.
(4)Jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

(1)Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan Produksi Pangan Daerah, pengembangan teknologi Pangan dan kerja sama yang dilakukan dengan:
1. a.Mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
2. b.mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
3. c.mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
4. d.membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi Pangan; dan/atau
5. e.mempertahankan, mengembangkan dan memanfaatkan lahan produktif dipekarangan, fasilitas umum, fasilitas sosial serta sempadan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Daerah penghasil atau lembaga penyalur yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.
(2)Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan Pangan;
2. b.membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
3. c.melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan Pangan.
(3)Pemerintah Daerah mengusulkan sentra produksi olahan Pangan Lokal kepada Pemerintah untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…