Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2019
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
APBD Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp3.764.388.943.235,00 bertambah sejumlah Rp137.586.272.353,35 sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp3.901.975.215.588,35 dengan rincian sebagai berikut:
SiLPA tahun anggaran sebelumnya
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD, diatur dengan Peraturan Walikota.
dan/atau
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 25 September 2019 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 25 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd MUHAMAD LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 19 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN (20,57/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam penerapan asas umum pengelolaan keuangan Daerah yang harus dilaksanakan secara hakiki. Adapun sebagai wujud nyata pengelolaan keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu adanya penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terlebih dahulu melalui mekanisme evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas merupakan implementasi terhadap ketentuan dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan sebagai wujud pelaksanaan APBD sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…