DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan Dan Pelaksanaan; 3. Peran serta Masyarakat; 4. Pembinaan; 5. Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi; 6. Penghargaan; 7. Kerja Sama; 8. Pambiayaan; 9. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan Gender, upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta Jembaga non Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; -2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMP3AKB adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan. 1 1 . Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12.Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 1 3 . Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultansi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing masing.
15.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat Analisis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan Gender dan permasalahan Gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan Gender.
16.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. ¢ ' ,
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan peran masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bemegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangan1 pemberdayaan perempuan. -6
a.perencanaan;
b.penganggaran; C. pelaksanaan;
d.pemantauan;dan
e.evaluasi. yang responsif gender.

(2)Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui Analisis Gender.
(3)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.
(4)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode alur kerja analisis GAP dan penyusunan GBS diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, RKA dan DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

Pasal 8

( 1 ) Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.

(2)Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Walikota dibantu oleh:
1. a.Bappeda sebagai koordinator perencanaan PUG.
2. b.DPMP3AKB sebagai koordinator pelaksanaan PUG.

Pasal 9

( 1 ) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dibentuk Pokja PUG.

(2)Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas seluruh kepala Perangkat Daerah.
(3)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 1 0 Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
1. a.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
2. b.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah;
3. c.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. e.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
6. f.menyusun profil Gender Daerah;
7. g.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
8. h.menyusun rencana aksi Daerah PUG;
  1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di Perangkat Daerah; J . menyusun program kerja tiap tahun;
9. k.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  1. 1.bertanggungjawab kepada Walikota. Pasal 1 1 Penyusunan rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 huruf h memuat paling sedikit:
10. a.PUG dalam siklus pembangunan;
11. b.penguatan kelembagaan PUG;
12. c.penguatan peran serta masyarakat; dan
13. d.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah.

Pasal 12

( 1 ) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat, pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program, dan/atau yang mempunyai kemampuan PUG.

(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah. Pasal 1 3 ( 1 ) Pokja PUG dalam melaksanakan tugas dibantu tim teknis.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

( 1 ) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.partisipatif dalam kebijakan PUG; -9
2. b.partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG; dan
3. c.partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh:
1. a.Inspektorat;
2. b.Bappeda;
3. c.BPKAD; dan
4. d.DPMP3AKB.
(3)DPMP3AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan. BABV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

BAB IV

PEMBINAAN Pasal 1 5 ( 1 ) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.

Pasal 16

( 1 ) Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah.

(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 1 7 Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
1. a.sasaran kegiatan;
2. b.instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. c.pelaksanaan program dan kegiatan; - 1 0 -
4. d.permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
5. e.penggunaan anggaran.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…