DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perubahan Bentuk Badan Hukum Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Kegiatan Usaha Bab V Modal dan Saham Bab VI Organ dan Pegawai Bab VII Perencanaan dan Pelaporan Bab VIII Penggunaan Laba Bab IX Kerja Sama Bab X Tarif Air Minum Bab XI Pembubaran Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong, Pemerintah Daerah perlu memiliki perseroan daerah yang khusus mengelola Air Minum;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Air Minum di Kota Tangerang Selatan oleh perseroan terbatas pembangunan investasi tangerang selatan, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa; SALINAN
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Daerah.
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7.Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
8.Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
10.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
11.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Pegawai adalah Pegawai Perseroda.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bentuk badan hukum perseroan terbatas pembangunan investasi tangerang selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah berubah menjadi Perseroda.
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

Pasal 3

Perseroda berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perseroda dalam pelayanan penyediaan Air Minum bagi masyarakat.
(2)Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan penyediaan Air Minum bagi masyarakat;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
3. c.meningkatkan modal; dan
4. d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha Perseroda terdiri atas:

a.penyediaan Air Minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah;
b.usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dan pemanfaatan sumber daya air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah;
c.penyediaan infrastruktur dalam rangka pengelolaan air dan pemanfaatan sumber daya air; dan/atau
d.usaha lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda dalam rangka meningkatkan pendapatan Perseroda.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp104.209.536.172,00 (seratus empat miliar dua ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 7

(1)Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipenuhi oleh pemegang saham.
(2)Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroda sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau sebesar Rp41.683.814.469,00 (empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.modal berupa aset peralihan dari perseroan terbatas pembangunan investasi tangerang selatan sebesar Rp22.683.814.469,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
2. b.modal berupa uang kas peralihan dari perseroan terbatas pembangunan investasi tangerang selatan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

Pasal 8

(1)Pemegang saham merupakan Pemerintah Daerah.
(2)Kepemilikan saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen).
(3)Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda merupakan saham atas nama pemiliknya.
(2)Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 10

Organ Perseroda terdiri atas:

a.RUPS;
b.Komisaris; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…