DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kewenangan; Bab III Kebijakan; Bab IV Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Bab V Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Bab VI Kerja Sama dan Koordinasi; Bab VII Pembinaan; bab VIII Pelaporan; Bab IX Tunjangan Khusus; Bab X Peran serta Masyarakat; Bab XI Penghargaan; Bab XII Pendanaan; Bab XIII Ketentuan Pidana; Bab XIV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Tangerang Selatan, diperlukan instrumen hukum untuk dapat menangani permasalahan tersebut sehingga masyarakat mendapatkan pelindungan dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7.Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
9.Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan.
10.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
11.Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perwal.
12.Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pemilihan umum, dan membantu upaya pertahanan negara.
13.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
14.Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP kota dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Wali Kota menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.
(2)Wali Kota dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
(3)Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas dilaksanakan melalui:
1. a.perencanaan;
2. b.pencegahan;
3. c.penegakan Perda dan Perwal;
4. d.pelindungan;
5. e.pembinaan; dan
6. f.monitoring dan evaluasi.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
1. a.rencana strategis; dan
2. b.rencana kerja.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
3. c.seminar/workshop; dan/atau
4. d.patroli.
(2)Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

(1)Penegakan Perda dan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
1. a.peningkatan kesadaran;
2. b.peningkatan ketaatan; dan
3. c.penerapan sanksi.
(2)Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
(3)Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
(4)Dalam hal pelanggaran terdapat unsur pidana, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

(1)Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
2. b.memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan Perwal.
(2)Dalam memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dilarang:
1. a.memasang portal atau pintu untuk menutup jalan umum kecuali atas izin Wali Kota;
2. b.mendirikan bangunan dan/atau berjualan di jalur hijau, taman, atau fasilitas umum serta mengakibatkan terganggunya fungsi jalan kota;
3. c.membuang dan/atau membakar sampah di jalan, pinggir jalan, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum lainnya;
4. d.mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya;
5. e.membuang sampah, limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, situ, kolam, tandon, dan saluran drainase;
6. f.memasang atau menempatkan kabel/pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk/bendungan, dan danau serta membuat keramba, kolam jaring ikan, jaring apung di sungai, situ, atau tandon;
7. g.menyediakan tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
8. h.berdagang menggunakan kendaraan/sarana bergerak di tempat- tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
9. i.membagikan selembaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan unsur paksaan mengharapkan imbalan;
10. j.melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang- barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
11. k.melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa memiliki izin;
12. l.melakukan pengupasan muka tanah, atau merubah muka tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
13. m.membuat, menjual, menyalakan, dan menyimpan kembang api, petasan dan sejenisnya, selain dalam rangka untuk kegiatan adat/budaya;
14. n.melakukan kegiatan usaha hiburan melebihi jam operasional yang telah ditetapkan oleh Wali Kota:
15. o.memasang, menempel, dan menggantungkan iklan reklame dan gambar sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan/atau memasang, menempel dan menggantungkan iklan, reklame, dan gambar sejenisnya yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. p.beraktifitas sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, manusia silver, manusia robot, manusia gerobak, badut, punk, dan pengelap mobil dan/atau sejenisnya;
17. q.mengoordinasi untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, manusia silver, manusia robot, manusia gerobak, badut, punk, dan pengelap mobil dan/atau sejenisnya;
18. r.bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalur hijau, taman, fasilitas, dan tempat umum;
19. s.menghalangi pelaksanaan penertiban praktik asusila dan/atau prostitusi dan praktik perjudian;
20. t.menyediakan, menyelenggarakan, dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
21. u.mabuk-mabukan minuman beralkohol di tempat umum;
22. v.menguasai, memanfaatkan, dan mendirikan bangunan gedung dan sarana apapun di atas tanah milik Pemerintah Daerah;
23. w.menjadi penjaja seks komersial;
24. x.menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila dan/atau prostitusi, jasa pornografi dan pornoaksi;
25. y.memproduksi, mengoplos, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol;
26. z.menyelenggarakan kegiatan usaha, hiburan atau keramaian tanpa izin; dan/atau aa. mengelola rumah indekos, rumah kontrakan, rumah susun atau apartemen tanpa melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
(3)Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi lainnya.

Pasal 8

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi produk hukum;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah; dan
4. d.bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 9

(1)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
1. a.koordinasi;
2. b.pendataan; dan/atau
3. c.patroli.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Setiap orang berkewajiban menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah dengan cara menaati Perda dan/atau Perwal yang mengatur mengenai:
1. a.tertib jalan dan angkutan jalan;
2. b.tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman;
3. c.tertib sungai, situ, kolam, tandon dan saluran drainase;
4. d.tertib bangunan;
5. e.tertib usaha;
6. f.tertib kesehatan;
7. g.tertib administratif kependudukan;
8. h.tertib sosial;
9. i.tertib alat peraga;
10. j.tertib kawasan merokok;
11. k.tertib keramaian dan hiburan;
12. l.tertib peran serta masyarakat; dan
13. m.tertib lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012