DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Judul dan Bentuk; 3. Penggunaan Himne; 4. Tata Cara penggunaan Himne; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Himne; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4790);
5.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0410); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIMNE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Himne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Daerah.

BAB II

JUDUL DAN BENTUK

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Himne Daerah berjudul Kota Tangerang Selatan yang diciptakan oleh Yusi Imam Mahendra.

Pasal 3

Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk syair yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN HIMNE

Pasal 4

(1)Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada:
1. a.upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah;
2. b.acara resmi di tingkat Daerah;
3. c.penerimaan kunjungan tamu pejabat negara;
4. d.kegiatan kompetisi;
5. e.kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
6. f.acara resmi di lembaga pendidikan dan/atau sekolah di Daerah.
(2)Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN HIMNE

Pasal 5

(1)Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, atau secara instrumental dengan khidmat.
(2)Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyanyikan lengkap 1 (satu) kali yaitu dari bait pertama hingga coda.
(3)Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dinyanyikan dengan vokal lebih dari 1 (satu) suara.
(4)Dalam pertemuan resmi, Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 6

Setiap orang yang hadir pada saat Himne Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, dengan sikap sempurna. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG HIMNE I. UMUM Dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan kepada Kota Tangerang Selatan dalam kaitannya dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut diapresiasikan dalam bentuk Himne Kota Tangerang Selatan. Himne Kota Tangerang Selatan diperlukan sebagai upaya mendorong persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan motto “Cerdas, Modern, Religius” bahwa:

a.Cerdas dalam arti memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan baik disertai perilaku positif;
b.Modern dalam arti memiliki peradaban yang dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.Religius dalam arti bahwa kecerdasan dan kemajuan peradaban senantiasa dibingkai oleh nilai-nilai luhur ketuhanan yang tercermin dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan dan agama yang dianut masyarakat secara utuh dan benar. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan acara resmi di tingkat daerah antara lain misalnya peringatan hari ulang tahun daerah, festival kebudayaan daerah, dan pekan olah raga daerah. Huruf c Yang dimaksud Pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc, ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang. Huruf d Yang dimaksud dengan kegiatan kompetisi antara lain lomba ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Huruf e Yang dimaksud dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain pendidikan, pelatihan, dan bimbing teknis. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Coda adalah bagian akhir lagu yang berisi nada dan syair untuk menutup lagu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…