DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Antisipasi Dini; 3. Fasilitas Pencegahan; 4. Penanganan; 5. Rehabilitasi; 6. Partisipasi Masyarakat; 7. Kerjasama; 8. Pelaporan; 9. Pembinaan Dan Pengawasan; 10. Rencana Aksi daerah Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika; 11. Tim Fasilitasi; 12. Penghargaan; 13. Pendanaan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Tangerang Selatan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun peraturan daerah mengenai fasilitasi pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik Kota Tangerang Selatan.
6.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 4
9.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
11.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
12.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
13.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
14.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.penanganan;
d.rehabilitasi;
e.partisipasi masyarakat;
f.kerjasama;
g.pelaporan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.penghargaan; dan
j.pendanaan. 5

Pasal 3

(1)Walikota melakukan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Badan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
1. a.pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dilihat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
2. b.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
3. c.memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam satuan pendidikan dan tempat usaha; dan
4. d.melakukan koordinasi dengan badan narkotika nasional Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 6

BAB III

FASILITASI PENCEGAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
(2)Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sosialisasi.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.workshop;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.pagelaran, seni dan budaya;
6. f.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
7. g.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
8. h.pemberdayaan masyarakat;
9. i.pelatihan masyarakat;
10. j.karya tulis ilmiah;
11. k.desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
12. l.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.lingkungan masyarakat;
d.lembaga kemasyarakatan;
e.Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f.badan usaha;
g.tempat usaha;
h.hotel atau penginapan;
i.tempat hiburan;
j.rumah kos atau pemondokan dan asrama; dan
k.media massa. 7

Pasal 7

(1)Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
(2)Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
1. a.menanamkan nilai keagamaan kepada anggota keluarga;
2. b.meningkatkan komunikasi di antara orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga lainnya; dan/atau
3. c.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

(1)Setiap satuan pendidikan bertanggungjawab melakukan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
(2)Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.sosialisasi;
2. b.konsultasi khusus;
3. c.kampanye;
4. d.kegiatan sekolah lainnya; dan/atau
5. e.pembentukan karakter.

Pasal 9

(1)Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan cara memberdayakan lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat. 8
(2)Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rukun tetangga;
2. b.rukun warga;
3. c.karang taruna;
4. d.tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan/atau
5. e.lembaga pemberdayaan masyarakat.
(3)Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tokoh masyarakat; dan/atau
2. b.tokoh agama.

Pasal 10

Setiap lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…