DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA CAGAR BUDAYA BAB III KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN BAB IV PENEMUAN DAN PENCARIAN BAB V REGISTER CAGAR BUDAYA BAB VI PELESTARIAN BAB VII KOMPENSASI DAN INSENTIF BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PENDANAAN BAB X PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, dan situs di Kota Tangerang Selatan, perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
c.bahwa diperlukan pengaturan mengenai cagar budaya yang dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya, Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
7.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian- bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
9.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Benda, Bangunan, Struktur, atau Lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya
12.Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
13.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
14.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan objek Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
15.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16.Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan, struktur, dan/atau lokasi untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17.Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
18.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
19.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
20.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah objek Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
21.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
22.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik objek Cagar Budaya terawat.
23.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24.Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik bangunan ke kondisi semula, agar bangunan dapat dimanfatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.
25.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
26.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
27.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentantangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
28.Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
30.Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah.
31.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
32.Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
33.Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
34.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 2

Benda, bangunan, dan struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b.mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian Daerah dan bangsa.

Pasal 3

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Benda Cagar Budaya dapat:

a.berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b.bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c.merupakan kesatuan atau kelompok

Pasal 4

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dapat:

a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b.berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 5

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya; dan
b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 6

Benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi Masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan negara.
(2)Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan fungsi sosial Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya.

Pasal 8

(1)Kepemilikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperoleh melalui:
1. a.pewarisan;
2. b.hibah;
3. c.tukar menukar;
4. d.hadiah;
5. e.pembelian;
6. f.putusan pengadilan; dan/atau
7. g.penetapan pengadilan.
(2)Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya meninggal, tidak memiliki ahli waris, dan/atau tidak menyerahkan ke orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
(3)Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 10

(1)Setiap Orang dapat mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain.
(2)Dalam hal pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahulukan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.pewarisan;
2. b.hibah;
3. c.tukar menukar;
4. d.hadiah;
5. e.pembelian;
6. f.putusan pengadilan; dan/atau
7. g.penetapan pengadilan.
(4)Cagar Budaya yang telah dimiliki Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
(5)Tata cara pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…