DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kriteria Penduduk yang Memperoleh Santunan Kematian; 3. Santunan Kematian; 4. Penyerahan bantuan Santunan Kematian; 5. Pengecualian; 6. Pambiayaan; 7. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan jaminan sosiaI dalam rangka meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga yang meninggaI dunia perlu diberikan Santunan Kematian;
c.bahwa dimaksud berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kematian Bagi Masyarakat; Santunan Mengingat 1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sosial di Kota Tangerang Selatan. 3
5.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
6.Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah Santunan yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada setiap penduduk Kota Tangerang Selatan yang Kurang Mampu dan memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kota Tangerang Selatan seperti KK dan KTP serta dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwenang.
7.Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima santunan kematian dalam hal ini orang tua almarhum, suami atau istri almarhum, anak almarhum serta famili lain yang berhak dan diberikan kewenangan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Perbekel/Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat.
8.Masyarakat miskin/kurang mampu adalah penduduk atau orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian kepada keluarga masyarakat miskin/kurang mampu yang meninggal dunia sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2)Keluarga masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
(3)Ketentuan mengenai kriteria, jumlah dan besaran santunan kematian ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 4
1. a.surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial;
2. b.surat Keterangan Kematian dari Kelurahan:
3. c.akta kelahiran almarhum (apabila almarhum memiliki akta kelahiran);
4. d.foto copy KK dan KTP/Surat Keterangan Kependudukan/Domisili almarhum;
5. e.foto copy KTP pelapor (ahli waris) dan 2 (dua) orang saksi; dan
6. f.surat keterangan ahli waris dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.
(2)Santunan Kematian bagi masyarakat miskin/kurang mampu dibayarkan jika diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(3)Bagi penduduk yang lahir dan kemudian meninggal sebelum tercatat dalam proses administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak diberikan santunan kematian.

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN Pasal 4 ( 1 ) Keluarga masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan:

Pasal 5

( 1 ) Santunan Kematian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi.

(2)Penunjukan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penentuan besaran premi dan besaran uang pertanggungan asuransi sebagai santunan yang diterima oleh masyarakat ditentukan dalam kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Santunan kematian Bagi Masyarakat miskin/kurang mampu diatur dengan Peraturan Walikota. 5

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan kepada ahli waris atau kepala keluarga/wali almarhum atau Badan Pengelola Kematian oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah. B A B V PENGECUALIAN

Pasal 8

Pengecualian pemberian bantuan santunan kematian apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan:

a.bunuh diri;
b.hukuman mati atas keputusan pengadilan;
c.terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
d.melakukan tindak kejahatan;
e.akibat penggunaan Psikotropika, narkoba dan minuman keras;
f.hura-hura, demonstrasi dan mogok makan; atau
g.kebut-kebutan di jalan atau dalam kegiatan olah raga yang tidak resmi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Dana Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 1 0 K t o b e r 2 0 1 8 WALIKOTA AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 1 t o b e r 2 0 1 8 MUHAMAD LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2 0 1 8 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINS! BANTEN ( 4 , 3 1 / 2 0 1 8 ) . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT I. UMUM Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam memajukan daerahnya, yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, dengan memanfaatkan sebesar besarnya sumber daya alam yang dimiliki, sebagai sarana strategis dalam mensejahterakan rakyat di daerahnya. Upaya mensejahterakan rakyat daerah tidak seharusnya hanya terpaku pada bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah, tetapi juga bagaimana daerah mampu menghadapi kesenjangan sosial antara si kaya dan simiskin. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat program-program yang dapat mengeluarkan masyarakat daerah dari persoalan-persoalan kemiskinan. Beban biaya kematian selain menjadi tanggungjawab keluarga yang ditinggalkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat sekitarnya, oleh karenanya diperlukan adanya peran serta pemerintah dalam menanggulangi masalah beban biaya kematian tersebut dengan memberikan biaya santunan kematian, sehingga beban hidup keluarga dan masyarakat menj adi le bih ringan. Banyaknya warga miskin yang menghadapi kesulitan ketika hendak mengurus segala hal berkaitan dengan prosesi pemakaman anggota keluarganya, namun seringkali terkendala oleh keterbatasan dana yang dimiliki. Hal inilah yang menjadi pemicu bagi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan untuk berinisiatif memberikan subsidi santunan kematian kepada warga miskin didaerahnya dengan mengalokasikan dana santunan itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program Santunan Kematian dapat dipandang sebagai bagian dari upaya distribusi pendapatan dengan didasari oleh nilai keadilan sosial dalam pembangunan. Program Santunan Kematian merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah dalam mengakomodasi harapan dan kebutuhan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…