DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Rusunawa; 3. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 4. Pendanaan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah susun di Kota Tangerang Selatan menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
c.bahwa dalam rangka terwujudnya penghunian rumah susun yang tertib administrasi, aman, nyaman tentram, bersih lingkungan, mengurangi jumlah permukiman kumuh, dan meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah yang layak huni, perlu adanya pengaturan pengelolaan rumah susun sewa yang dikelola Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
5.Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun yang pemanfaatannya melalui cara sewa.
6.Pengelolaan Rusunawa adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah berupa Rusunawa beserta prasarana, sarana, utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan Rusunawa yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
7.Satuan Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit Sarusunawa yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 4
8.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dalam pengelolaan Rusunawa.
10.Penghuni Sarusunawa yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menempati Sarusunawa.
11.Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusun agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
12.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selau laik fungsi.
13.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pasal 2

Pengelolaan Rusunawa diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.kenasionalan;
d.keterjangkauan dan kemudahan;
e.keefisienan dan kemanfaatan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
i.keterpaduan;
j.kesehatan;
k.kelestarian dan berkelanjutan;
l.keselamatan, kenyamanan, kemudahan; dan
m.keamanan, ketertiban dan keteraturan. 5

BAB II

RUSUNAWA

Pasal 3

(1)Rusunawa merupakan Rumah Susun yang penguasaannya dilakukan dengan cara sewa.
(2)Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli.
(3)Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.masyarakat berpenghasilan rendah;
2. b.pegawai negeri sipil; dan
3. c.pegawai non pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 4

Selain diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Rusunawa dapat dipergunakan sebagai tempat penampungan/pengungsian sementara bagi masyarakat korban bencana alam dan bencana non alam.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Rusunawa dilakukan terhadap bangunan Rusunawa yang merupakan barang milik Daerah.
(2)Bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sarusunawa; dan
2. b.prasarana, sarana dan utilitas umum.
(3)Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(4)Dinas dalam melakukan Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk UPTD. 6

Pasal 6

Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi kegiatan:

a.operasional;
b.pemeliharaan; dan
c.perawatan.

Pasal 7

Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.administrasi kepegawaian;
b.penatausahaan; dan
c.administrasi keuangan.

Pasal 8

(1)Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.perekrutan pegawai; dan
2. b.pembinaan pegawai.
(2)Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan tata kelola administrasi Rusunawa, meliputi:

a.sosialisasi mengenai penghunian Rusunawa;
b.pendaftaran dan seleksi calon Penghuni;
c.penetapan calon Penghuni;
d.perjanjian sewa Sarusunawa; dan
e.tata tertib penghunian. 7

Pasal 10

(1)Sosialisasi mengenai penghunian Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh UPTD kepada masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelompok sasaran calon Penghuni.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…