DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Koperasi Bab III Usaha Mikro Bab IV Kebijakan dan Strategi Bab V Pemantauan dan Evaluasi Bab VI Sanksi Administratif Bab VII Pengawasan Koperasi Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta koperasi dan usaha mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan dan pelindungan terhadap koperasi dan usaha mikro melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, pelindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
c.bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait koperasi dan usaha mikro, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7.Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
8.Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan usaha mikro.
5.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluaragaan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7.Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8.Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
9.Dewan Koperasi Indonesia Daerah, untuk selanjutnya disebut Dekopinda adalah Organisasi Tunggal Gerakan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi di Daerah.
10.Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil.
11.Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
12.Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
14.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15.Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan usaha mikro.
16.Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
17.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
18.Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
19.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
20.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
21.Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi pelindungan, pemberdayaan, dan penataan.
22.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
23.Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
24.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendaringan, dan pengembangan yang diberikan oleh oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan dan Pelindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
(2)Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II

KOPERASI

Pasal 3

Koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya berpedoman pada prinsip, antara lain:

a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b.pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e.kemandirian;
f.pendidikan perkoperasian; dan
g.kerja sama antar-koperasi.

Pasal 4

(1)Koperasi dapat berbentuk:
1. a.primer; dan
2. b.sekunder.
(2)Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
(3)Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 5

(1)Masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi primer atau Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu diberikan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan.
(3)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengajukan akta pendirian Koperasi kepada notaris yang memuat anggaran dasar.

Pasal 6

(1)Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.daftar nama pendiri;
2. b.nama dan tempat kedudukan;
3. c.maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. d.ketentuan mengenai keanggotaan;
5. e.ketentuan mengenai rapat anggota;
6. f.ketentuan mengenai pengelolaan;
7. g.ketentuan mengenai permodalan;
8. h.ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. i.ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
10. j.ketentuan mengenai sanksi.
(2)Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berubah dikarenakan:
1. a.adanya perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi; dan
2. b.bukan perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi.
(2)Perubahan anggaran dasar Koperasi karena adanya perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(3)Perubahan anggaran dasar Koperasi karena bukan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(4)Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.
(5)Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.
(6)Materi perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
(7)Permohonan pengesahan dan pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Koperasi di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;

Pasal 9

(1)Dalam hal Koperasi yang telah menjalani proses pembinaan khusus selama 3 (tiga) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha dapat menggabungkan atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan atau peleburan diri Koperasi yang tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
1. b.bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi;
2. c.meningkatkan kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
3. d.bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
4. e.pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Pasal 10

(1)Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, 1 (satu) Koperasi atau beberapa Koperasi dapat:
1. a.menggabungkan diri menjadi 1 (satu) dengan Koperasi lain; atau
2. b.bersama Koperasi lain meleburkan diri membentuk Koperasi baru.
(2)Penggabungan atau peleburan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan persetujuan rapat anggota tahunan masing-masing Koperasi.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…