(1)Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dapat dilakukan apabila:
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Daerah; dan/atau
b.terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:
1.bencana alam;
2.goncangan politik;
3.krisis ekonomi;
4.konflik sosial budaya;
5.gangguan keamanan;
6.pemekaran Daerah; dan/atau
7.perubahan kebijakan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta segenap komponen masyarakat telah diupayakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup. Untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien, maka proses pembangunan perlu didasarkan pada suatu perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RPJP kabupaten/kota memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada arah pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan antara Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan arah pembangunan jangka panjang. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki arti strategis dalam rangka perencanaan karena akan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan jangka menengah Daerah. Selain itu, aspek perencanaan di Daerah juga harus selalu terintegrasi dengan perencanaan di tingkat nasional. RPJPD Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan dan berorientasi pada tindakan antisipatif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (top-down), dan bawah atas (bottom-up). RPJPD Tahun 2025-2045 disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang berkesinambungan. II. PASAL DEMI PASAL