DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembangunan Daerah Bab III Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 Bab IV Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Bab V Pengendalian dan Evaluasi Bab VI Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
13.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13.Sasaran Pokok adalah gambaran kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 3

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
1. a.RPJPN;
2. b.RTRW; dan
3. c.RPJPD Provinsi Banten.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 4

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.bab 1 memuat pendahuluan;
2. b.bab 2 memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab 3 memuat permasalahan dan isu strategis;
4. d.bab 4 memuat Visi dan Misi Daerah;
5. e.bab 5 memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.bab 6 memuat penutup.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pasal 5

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 wajib dipedomani dalam perumusan Visi dan Misi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pencapaian:
1. a.sasaran Visi;
2. b.Arah Kebijakan; dan
3. c.Sasaran Pokok.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(4)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam:
1. a.perubahan RPJPD Tahun 2025-2045; dan/atau
2. b.penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

BAB VI

PERUBAHAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Daerah; dan/atau
2. b.terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.goncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran Daerah; dan/atau
  7. 7.perubahan kebijakan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta segenap komponen masyarakat telah diupayakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup. Untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien, maka proses pembangunan perlu didasarkan pada suatu perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RPJP kabupaten/kota memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada arah pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan antara Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan arah pembangunan jangka panjang. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki arti strategis dalam rangka perencanaan karena akan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan jangka menengah Daerah. Selain itu, aspek perencanaan di Daerah juga harus selalu terintegrasi dengan perencanaan di tingkat nasional. RPJPD Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan dan berorientasi pada tindakan antisipatif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (top-down), dan bawah atas (bottom-up). RPJPD Tahun 2025-2045 disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang berkesinambungan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…