DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Bab l Ketentuan Umum Bab ll Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 Bab lll Pengendalian dan Evaluasi Bab lV Perubahan RPJMD Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 151); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Banten adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada Tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
16.Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi RPJMD.
17.Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
18.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
19.Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
20.Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
21.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading kinerja (bukan cascading indicator).
22.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
23.Outcome adalah manfaat yang diperoleh oleh penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.
24.Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
25.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
27.Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
28.Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
30.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMN.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Bab I memuat pendahuluan;
2. b.Bab II memuat gambaran umum Daerah;
3. c.Bab III memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.Bab V memuat penutup.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan:

a.RKPD;
b.Renstra Perangkat Daerah; dan
c.Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, RKPD Provinsi Banten, dan Program Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dalam ikatan Negara Republik Indonesia. Untuk menjamin kegiatan pembangunan daerah berjalan dengan efektif dan efisien, maka proses pembangunan perlu didasarkan pada suatu perencanaan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan Perangkat Daerah. Dokumen RPJPD dijabarkan oleh dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dan harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2025-2029. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel, penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, model logika, berfikir sistem, dan dinamika sistem. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025- 2029 juga disusun melalui proses partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang berkesinambungan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…