DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup bantuan hukum;3.bantuan hukum secara litigasi ;4.bantuan hukum secara nonlitigasi;5.pelaksanaan bantuan hukum;6.anggaran bantuan hukum;7.pengawasan;8.pendanaan;9.larangan;10.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Mengingat Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5248); PARAF HIERARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM PARAF KOORDINA8I KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM � I PARAF HIERARKI .... . l WAKIL WALIKOTA I I t ] SEKRETARIS DAERAH I : I ·�. ] HARMONISASI DAN SINKRONISASI ] ] KASUBAG PPHD T T .] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH [ : T « I - 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. PARAF HIERARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM PARAF KOORDINASI KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM ......zrmousedI WAKIL WALIKOTA I : \\ I SEKRETARIS DAERAH [ . p Ku I HARMONISASI DAN SINKRONISASI I KASUBAG PPHD [ . ] • I ANALIS PROOUK HUKUM DAERAH I : l 1 T - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 1 1 . Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ] KEPALA BAGIAN HUKUM ] ASISTEN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIS DAERAH WAKIL WALIKOTA PARAF HIERARKI ] HARMONISASI DAN SINKRONISASI ] I KASUBAGPPHD T . T [ ] ] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH T T E T I • l : El I . I l I • J 1 ] PARAF KOORDINASI ] PARAF HIERARKI [KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM - 4

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara:
1. a.Litigasi; dan
2. b.Nonlitigasi.

Pasal 4

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau kelompok orang miskin yang membutuhkan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan berdomisili di Daerah dapat menjadi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Pejabat yang berwenang. PARAF HIERARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM PARAF KOORDINASI KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM ] PARAF HIERARKI I WAKIL WALIKOTA I SEKRETARIS DAERAH [ . THl T . 1 J HARMONISASI DAN SINKRONISASI ] KASUBAGPPHD T . T ] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH T 7 T - 5

BAB III

BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI

Pasal 6

Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:

a.pidana;
b.perdata; dan
c.tata usaha negara.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
1. a.tersangka;
2. b.terdakwa; atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penuntutan;
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama; dan/atau
4. d.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa. PARAF HIERARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM PARAF KOORDINA8I KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM PARAF HIERARKI WAKIL WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH HARMONISASI DAN SINKRONISASI KASUBAG PPHD ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH - 6

Pasal 8

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat atau termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemberi Bantuan Hukum melakukan antara lain:

a.pembuatan surat kuasa;
b.gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
c.pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
d.pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
e.pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
f.penghadiran saksi dan/ atau ahli; dan/ atau
g.upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 9

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

a.penggugat atau pemohon; atau
b.tergugat atau termohon.

Pasal 10

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat atau pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan antara lain:

a.pembuatan surat kuasa;
b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c.pembuatan surat gugatan atau surat pemohonan;
d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; PARAF HIERARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM PARAF KOORDINASI KASUBAG_BANTUAN HUKUM DAN HAM PARAF HIERARKI WAKIL WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH HARMONISASI DAN SINKRONISASI KASUBAG PPHD ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH - 7
e.pendaftaran gugatan atau permohonan ke pengadilan;
f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/ atau ahli;
i.pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan/ atau J. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali. Pasal 1 1 Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat atau termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan antara lain:
a.pembuatan surat kuasa;
b.melakukan gelar perkara di lingkungan lembaga Bantuan Hukum;
c.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e.pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
h.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;

Pasal 12

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

a.penggugat; atau
b.penggugat intervensi. PARAF HIERARKI ASISTEN TATA PEMERINTAHAN KEPALA BAGIAN HUKUM PARAF KOORDINA8I KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM PARAF HIERARKI WAKIL WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH HARMONISASI DAN SINKRONISASI KASUBAG PPHD ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH 4 - 8

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…