DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian bantuan Keuangan; 3. Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan; 4. Penggunaan Bantuan Keuangan; 5. Laporan Pertanggungjawaban; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. sanksi Administratif; 8. Ketentuan Lain - Lain; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penguatan sistem dan kelembagaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui dukungan pendidikan politik dan operasional bagi partai politik di daerah, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pemberian dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik perlu diatur dalam suatu peraturan daerah; - 2 –
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); - 3 –
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. - 4 –

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik. - 5 –
10.Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11.Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kota Tangerang Selatan.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(4)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik.
(5)Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu DPRD terakhir.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Partai Politik di daerah yang telah ditetapkan oleh KPU. - 6 –

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

a.besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah; dan
b.dalam hal alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

Tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan tahun anggaran terakhir sebelum Pemilu DPRD untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada periode berikutnya.

Pasal 6

Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pada tahun diselenggarakan Pemilu DPRD, besaran Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

a.untuk tahap pertama, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD, Bantuan Keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada bantuan tahun sebelumnya; dan
b.untuk tahap kedua, terhitung mulai pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD sampai dengan 31 Desember, Bantuan Keuangan diberikan secara proporsional berdasar penetapan hasil Pemilu DPRD terakhir. - 7 –

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

(1)DPC atau sebutan lainnya mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik secara tertulis kepada Walikota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
(3)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang sah dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan Permohonan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Walikota melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik; - 8 –
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
3. c.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan:
4. d.KPU; dan
5. e.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
(4)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan penelitian keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
2. b.menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Walikota.
(5)Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…