DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB III KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI BAB IV HASIL USAHA BAB V PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB VI PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALI KOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka yang selanjutnya disebut Bank bjb adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada badan usaha milik Daerah. 4
10.Dividen adalah bagian laba atau pendapatan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
11.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang pada Bank bjb.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahap meliputi:
1. a.tahap kesatu, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022; dan
2. b.tahap-tahap berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Nilai dan tahap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI

Pasal 4

Bank bjb sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Wali Kota. 5

Pasal 5

Bank bjb sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah, berpartisipasi untuk:

a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha produktif;
b.mendorong serta menumbuhkembangkan usaha produktif; dan/atau
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 6

(1)Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diberikan dalam bentuk Dividen.
(2)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan perubahan peraturan daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota. 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2021XX TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA I. UMUM Pemberian otonomi kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan melalui efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang pada Bank bjb. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Besaran Jumlah Uang dalam Penyertaan Modal Daerah, Kewajiban dan Partisipasi, Hasil Usaha, Penambahan Penyertaan Modal Daerah, dan Pengawasan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” antara lain berdasarkan penawaran dari Bank bjb. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “ditetapkan dalam APBD” yaitu ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai APBD. 8

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004