(1)Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.
7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2021XX TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA I. UMUM Pemberian otonomi kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan melalui efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang pada Bank bjb. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Besaran Jumlah Uang dalam Penyertaan Modal Daerah, Kewajiban dan Partisipasi, Hasil Usaha, Penambahan Penyertaan Modal Daerah, dan Pengawasan. II. PASAL DEMI PASAL