DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 02 Tahun 2021

Nomor: 02
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian kendaran bermotor dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor guna melaksanakan prinsip pelayanan yang transparan dan akuntabel diperlukan penggunaan sistem berbasis elektronik, agar pelaksanaan kewajiban oleh wajib retribusi dilakukan secara efektif sesuai ketentuan pemungutan retribusi daerah;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan perkembangan terhadap pelayanan bidang perhubungan maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
21.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALIKOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 19, angka 21, angka 25, angka 26, angka 27, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 diubah, diantara angka 6 dan 7 disisipkan angka tambahan yakni angka 6a, angka 6b dan angka 6c, angka 4, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 28 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3.Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4.Dihapus.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang perhubungan. 6a. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor. 6b. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 6c. Penguji Kendaraan bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
7.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah..
9.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk masimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10.Mobil Bus adalah bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12.Kendaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.
13.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seleruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk menarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan pungut bayaran.
16.Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kendaraan tempelan yang dioperasikan dijalan.
17.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
18.Gagal Uji adalah tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan kendaraan ketika diuji.
19.Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
20.Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintah penguji akibat tidak lulus uji.
21.Tanda Uji adalah merupakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas-kertas yang memiliki unsur pengaman (sertifikat).
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28.Dihapus.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. [
33.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memberikan jaminan keselamatan secara tekhnis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
2. b.Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
3. c.memberikan pelayanan umum kepada masyarakat; dan
4. d.menetapkan jenis pelayanan, persyaratan dan besaran tarif dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(2)Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(4)Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.
(5)Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan dokumen yang diterbitkan.
(6)Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.biaya pengujian;
2. b.kartu uji atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
3. c.tanda lulus uji emisi;
4. d.stiker dan sertifikat tanda bukti lulus uji;
5. e.numpang uji berkala;
6. f.penggantian kartu uji atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang- undangan karena hilang, rusak atau tidak sah;
7. g.penggantian tanda uji karena hilang, rusak atau tidak sah; dan
8. h.pemberian rekomendasi.
(7)Tata Cara Tanda lulus uji emisi dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf h akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan dijalan harus memenuhi syarat- syarat teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan berupa pengujian secara berkala yang didahului dengan adanya permohonan pihak yang berkepentingan kepada Dinas Perhubungan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)/faktur asli atau fotokopi;
2. b.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli atau fotokopi;
3. c.KTP asli atau fotokopi dan/atau surat kuasa dari pemilik;
4. d.Surat Uji Tipe (SUT) fotokopi;
5. e.Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) asli;
6. f.Surat Keputusan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (SKRB) fotokopi;
7. g.Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) asli atau fotokopi;
8. h.Surat Keterangan Tera untuk kendaraan tangki; dan
9. i.Tanda Lunas Retribusi uji kendaraan bermotor/kwitansi.
(3)Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknis yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan serta didukung oleh peralatan dan fasilitas pengujian.
(4)Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan kartu uji atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dimintakan uji ulang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

5.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengujian dan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
(2)Masa Retribusi paling lama 6 (enam) bulan kalender.

9.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Untuk melakukan uji berkala diluar daerah pengujian/numpang uji bagi pemilik kendaraan bermotor dilakukan dengan persyaratan :
1. a.mendapat persetujuan dari unit pengujian daerah asal;
2. b.memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
3. c.menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Passport, atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemilik kendaraan; dan
4. d.membayar biaya pengujian pada daerah tujuan pengujian kendaraan bermotor.
(2)Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

10.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Walikota atau Pejabat untuk menetapkan pokok Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis yang dipersamakan.
(2)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

11.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
(3)Pejabat yang ditunjuk untuk pemungutan retribusi dan pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD dan STRD.

12.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberi tanda bukti pembayaran yang sah.
(2)Bentuk, Jenis, Isi dan ukuran tanda bukti pembayaran, buku penerimaan retribusi, serta tata cara pembayaran dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.
(3)Pejabat yang ditunjuk memungut retribusi mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

13.Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…