DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tanjungpinang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan di Kota Tanjungpinang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670 );

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), sebagaimana telah dicabut Bab. IX dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) serta BAB. IX dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagimana telah dicabut BAB. II dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 38 Tahun 1996 tentang Tenaga Kependidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737); 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );
21.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
25.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
28.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
29.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
31.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
32.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
34.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
35.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
36.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
37.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
38.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
39.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah; 40 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALIKOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 Angka 11 dan Angka 15 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 12 huruf d dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
b.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
c.menjamin tersedianya dana guna menuntaskan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
d.Dihapus;
e.menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
f.menjamin tersedianya dana guna pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
g.memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang professional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
h.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
i.melindungi lingkungan sekolah dari pengaruh negatif demi terselenggaranya pendidikan yang kondusif;
j.mendorong dunia usaha dan industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
k.menciptakan budaya belajar dan membaca di masyarakat, dengan menetapkan jam belajar bagi peserta didik; dan
l.melindungi aset-aset pendidikan.
1. 3.Ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

4.Pasal 32 Dihapus.
5.Pasal 33 Dihapus.
6.Pasal 34 Dihapus.
7.Pasal 35 Dihapus.
8.Pasal 36 Dihapus.
9.Pasal 51 Dihapus.
10.Pasal 59 Dihapus.
11.Ketentuan Pasal 60 ayat 3 dan ayat 5 dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
(2)Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
(3)Dihapus.
(4)Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk program pengayaan, kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
(5)Dihapus.

12.Pasal 62 Dihapus.
13.Pasal 63 Dihapus.
14.Pasal 64 Dihapus.
15.Pasal 65 Dihapus.
16.Pasal 66 Dihapus.
17.Ketentuan Pasal 80 ayat 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf k, dan huruf l dihapus, , sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

1.Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
2.Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
b.penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
c.Dihapus;
d.Dihapus;
e.Dihapus;
f.tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
g.tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
h.teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
i.tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
j.psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
k.Dihapus;
l.Dihapus; dan
m.tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
1. 18.Ketentuan Pasal 81 ayat 2 dan ayat 4 dihapus, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

(1)Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2)Dihapus.
(3)Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sesuai formasi bidang keahlian yang diperlukan.
(4)Dihapus.
(5)Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.

19.Ketentuan Pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 dihapus, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Keputusan pemindahan atau pemberhentian didasarkan pada penilaian kinerja kepala sekolah.
(4)Penilaian kinerja sebagaimana pada ayat (3) dilakukan paling lama setiap 2 (dua) tahun.
(5)Tata cara penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Walikota.

20.Ketentuan Pasal 96 ayat 1 dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Dihapus.
(2)Kepala Sekolah/(PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
(3)Kepala Sekolah/(PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya
(4)Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar diluar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
(5)Kepala Sekolah/(PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/(PKBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

21.Pasal 102 Dihapus.
22.Ketentuan Pasal 125 ayat 2 dihapus, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1)Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.

23.Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Semua produk hukum daerah yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang. Ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal 29 Desember 2017 WALIKOTA TANJUNGPINANG dto LIS DARMASYAH Diundangkan di Tanjungpinang Pada tanggal, 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG dto RIONO LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 21 TAHUN 2017 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (9/67/2017)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…