DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bidang Usaha, Jangka Waktu, Anggaran Dasar, dan seterusnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur terkait penulisan nama perusahaan perseroan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALI KOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama yang selanjutnya disebut PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
11.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang dipenuhi oleh Pemegang Saham.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
14.Direksi adalah Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), serta mewakili PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.
15.Pegawai adalah pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, yang semula Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama Perusahaan Perseroan Daerah, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama.

Pasal 3

Nama perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama yang disebut PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Pasal 4

(1)PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
(2)PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.
(4)Pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan melalui Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan perusahaan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 6

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.mengembangkan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bidang usaha;
b.jangka waktu;
c.anggaran dasar;
d.modal dan saham;
e.organ;
f.pegawai;
g.satuan pengawas interen, komite audit, dan komite lainnya;
h.perencanaan, operasional dan pelaporan;
i.penggunaan laba;
j.anak perusahaan;
k.penugasan pemerintah kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
l.evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi;
m.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
n.kepailitan; dan
o.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 9

(1)PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Sarana Perpasaran;
2. b.menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area Pasar;
3. c.menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar;
4. d.penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi Pasar kepada Pedagang dan konsumen;
5. e.melakukan usaha lain berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah yang mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan tertentu; dan
6. f.penugasan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan Pihak lain, yang ditetapkan oleh RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…