DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tanjungpinang

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan perubahan peraturan daerah yang menngatur struktur organiasai DPRD Kota Tanjungpinang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5589);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALIKOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANJUNGPINANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 1) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, membawahi:
1. a.Asisten Pemerintahan;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. c.Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan; dan
4. d.Asisten Administrasi Umum.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7

(1)Asisten Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, membawahi:
1. a.Bagian Pemerintahan;
2. b.Bagian Hukum; dan
3. c.Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, membawahi:
1. a.Bagian Pembangunan; dan
2. b.Bagian Perekonomian.
(3)Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, membawahi:
1. a.Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
2. b.Bagian Humas dan Protokol.
(4)Asisten Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, membawahi:
1. a.Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
2. b.Bagian Keuangan.
(5)Setiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 8

(1)Bagian Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, membawahi:
1. a.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2. b.Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan; dan
3. c.Sub Bagian Pertanahan.
(2)Bagian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahi:
1. a.Sub Bagian Perundang-Undangan;
2. b.Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
3. c.Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
(3)Bagian Organisasi dan Tatalaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, membawahi:
1. a.Sub Bagian Tatalaksana;
2. b.Sub Bagian Kelembagaan; dan
3. c.Sub Bagian Analisis Jabatan.
(4)Bagian Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, membawahi:
1. a.Sub Bagian Penyusunan Program;
2. b.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; dan
3. c.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
(5)Bagian Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, membawahi:
1. a.Sub Perekonomian;
2. b.Sub Bagian Pengembangan Usaha dan Potensi Daerah; dan
3. c.Sub Bagian Produksi Perekonomian Daerah.
(6)Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, membawahi:
1. a.Sub Bagian Keagamaan;
2. b.Sub Bagian Sosial; dan
3. c.Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(7)Bagian Humas dan Protokol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, membawahi:
1. a.Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
2. b.Sub Bagian Komunikasi dan Informasi: dan
3. c.Sub Bagian Protokol dan Hubungan antar Lembaga.
(8)Bagian Umum dan Perlengkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, membawahi:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
3. c.Sub Bagian Perlengkapan.
(9)Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, membawahi:
1. a.Sub Bagian Anggaran;
2. b.Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; dan
3. c.Sub Bagian Verifikasi.
  1. 4.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 17
(1)Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari:
1. a.Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
2. b.Bagian Umum;
3. c.Bagian Keuangan; dan
4. d.Bagian Humas dan Protokol.
(2)Setiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.”

5.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 18

(1)Bagian Persidangan dan Produk Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, membawahi:
1. a.Sub Bagian Persidangan;
2. b.Sub Bagian Risalah; dan
3. c.Sub Bagian Produk Hukum dan Legislasi.
(2)Bagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, membawahi:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. b.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
(3)Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, membawahi:
1. a.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
2. b.Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
(4)Bagian Humas dan Protokoler, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, membawahi:
1. a.Sub Bagian Humas dan Dokumentasi; dan
2. b.Sub Bagian Protokol.
(5)Setiap Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.”
(6)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 6 Oktober 2014 WALIKOTA TANJUNGPINANG, ttd LIS DARMANSYAH Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 6 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, ttd R I O N O LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (46/2014)

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…