DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12.Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1502); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALI KOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
13.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b.memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah; dan
c.mewujudkan proses pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional dan berintegritas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
c.pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan;

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

(1)Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah sesuai kewenangan Daerah.
(2)Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.
(3)Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.pendelegasian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah dapat dilaksanakan melalui Mal Pelayanan Publik.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

(1)Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
1. a.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
2. b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penghentian sementara operasional kegiatan usaha; dan/atau
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha dengan tingkat:
1. a.Risiko rendah;
2. b.Risiko menengah; dan
3. c.Risiko tinggi.
(3)Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
1. a.tingkat Risiko menengah rendah; dan
2. b.tingkat Risiko menengah tinggi.
(4)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan;
3. c.persetujuan bangunan gedung; dan
4. d.sertifikat laik fungsi.
(5)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat dan makanan;
9. i.pendidikan dan kebudayaan;
10. j.pariwisata;
11. k.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
12. l.ketenagakerjaan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 10

Setiap orang yang mengajukan Nonperizinan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Teknis terkait.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…