DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan,ruang lingkup , kewajiban dan wewenang dan tanggungjawab dari Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 6 beserta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang mengatur terkait penulisan nama perusahaan perseroan daerah untuk Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALI KOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari yang disebut PT. BPR Bestari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. BPR Bestari (Perseroda).
11.Modal disetor adalah kewajiban pernyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. BPR Bestari (Perseroda).
13.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Bestari (Perseroda), yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda).
14.Direksi adalah Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda), yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bestari (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Bestari (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.
15.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda).

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini yang semula Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.

Pasal 3

Nama perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari yang disebut PT. BPR Bestari (Perseroda).

Pasal 4

(1)PT. BPR Bestari (Perseroda) berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
(2)PT. BPR Bestari (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor pelayanan di wilayah Kecamatan, Kelurahan atau kantor cabang di luar Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pembukaan kantor cabang dan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.
(4)Pembukaan kantor cabang dapat dilaksanakan melalui Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan OJK.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

PT. BPR Bestari (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 6

PT. BPR Bestari (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Bestari (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengembangkan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kegiatan usaha;
b.jangka waktu;
c.anggaran dasar;
d.modal;
e.organ;
f.pegawai;
g.perencanaan dan pelaporan;
h.penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bestari (Perseroda);
i.tahun buku dan penggunaan laba;
j.kerjasama;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pembubaran.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

(1)Kegiatan usaha PT. BPR Bestari (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. d.mendapatkan dana pada lembaga keuangan lainnya;
5. e.membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan; dan
6. f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. BPR Bestari (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan Pihak lain yang ditetapkan oleh RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT. BPR Bestari (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…