1.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan dan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial;
5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dan di Bidang Pariwisata;
6.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;
8.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian dan di Bidang Perdagangan;
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro;
11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup;
12.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, di Bidang Pangan, Perikanan dan Peternakan;
13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang;
14.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan;
15.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan;
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, di Bidang Statistik dan di Bidang Persandian;
18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
19.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebakaran.
1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.Pasal 16 dihapus.
3.Pasal 20 dihapus.
4.Pasal 21 dihapus.
5.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut: