DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor NOMOR 6 TAHUN 2020 Tahun 2020

Nomor: NOMOR 6 TAHUN 2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran berbentuk dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Nomenklatur dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan WALIKOTA TANJUNGPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 14, angka 16, dan angka 18, diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 19, dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan dan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  3. 3.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. 4.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial;
  5. 5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan dan di Bidang Pariwisata;
  6. 6.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  7. 7.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;
  8. 8.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian dan di Bidang Perdagangan;
  9. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. 10.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro;
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup;
  12. 12.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, di Bidang Pangan, Perikanan dan Peternakan;
  13. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang;
  14. 14.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan;
  15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, di Bidang Statistik dan di Bidang Persandian;
  18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  19. 19.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Urusan Kebakaran.
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  6. 2.Pasal 16 dihapus.
  7. 3.Pasal 20 dihapus.
  8. 4.Pasal 21 dihapus.
  9. 5.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 30 Desember 2020 WALIKOTA TANJUNGPINANG, dto RAHMA Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, dto TEGUH AHMAD S LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 44 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU (9,54/2020)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…