DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Kerjasama Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Subjek dan Objek Kerjasama Daerah. Lingkup Kerjasama Daerah, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Tata Cara Kerjasama Tim, Persetujuan DPRD. Hasil Kerjasama Daerah, Perubahan. Penyelesaian Perselisihan, Berakhirnya Kerjasama Daerah. Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Tarakan serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Tarakan perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 2 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan WALIKOTA TARAKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tarakan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Walikota yang lain dan/atau Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan- badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan swasta di Luar Negeri.
7.Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 3
8.Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10.Lembaga Kerja Sama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
11.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

(1)Kerja Sama Daerah harus mencerminkan prinsip:
1. a.etika dan moral;
2. b.itikad baik;
3. c.keadilan;
4. d.kepastian hukum;
5. e.efisiensi;
6. f.efektivitas;
7. g.sinergi;
8. h.saling menguntungkan;
9. i.kesepakatan bersama;
10. j.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. k.persamaan kedudukan;
12. l.transparansi; dan
13. m.akuntabilitas;
(2)Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:
1. a.melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik khususnya dalam Kerjasama Daerah;
2. b.mencegah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
3. c.mengembangkan pariwisata berbasis budaya;
4. d.membangun sarana prasarana berkualitas;
5. e.meningkatkan kualitas lingkungan;
6. f.mewujudkan Tarakan Kota sehat;
7. g.mewujudkan pendidikan berkualitas; 4
8. h.menanggulangi kemiskinan dan penggangguran;
9. i.mengurangi resiko bencana;
10. j.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan; dan
11. k.meningkatkan jejaring kerjasama daerah dalam mewujudkan sinergisitas pembangunan daerah.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

(1)Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi:
1. a.Walikota; dan
2. b.pihak ketiga.
(2)Objek Kerja Sama Daerah meliputi:
1. a.seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.potensi daerah; dan
3. c.penyediaan pelayanan publik.
(3)Potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang pokok:
1. a.pengembangan sumber daya manusia ;
2. b.pendidikan dan pelatihan serta pengembangan penelitian dan teknologi ;
3. c.sarana pelayanan masyarakat ;
4. d.industri dan perdagangan ;
5. e.kehutanan, perikanan,pertanian, dan peternakan ;
6. f.sarana transportasi darat, laut dan udara ;
7. g.infrastruktur jalan ;
8. h.infrastruktur ketenagalistrikan
9. i.infrastruktur pengairan/drainase ;
10. j.insfrastruktur air minum sehat ;
11. k.insfrastruktur sampah dan limbah ;
12. l.infrastruktur informasi dan telekomunikasi ;
13. m.pariwisata, seni, dan budaya ;
14. n.olahraga.

BAB III

LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

(1)Lingkup Kerja Sama Daerah terdiri atas:
1. a.Kerja Sama Daerah dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau dengan Pemerintah Daerah lain, meliputi:
  1. 1.pinjam pakai;
  2. 2.pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur; 5
  3. 3.perkuatan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan replikasi dari program yang telah dan akan ditetapkan; dan
  4. 4.kota kembar.
2. b.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri meliputi:
  1. 1.bantuan teknis termasuk bantuan kemanusiaan;
  2. 2.pendirian badan promosi di luar negeri;
  3. 3.kota kembar.
3. c.Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya meliputi:
  1. 1.kontrak pengelolaan pinjaman/permodalan;
  2. 2.kontrak kelola;
  3. 3.kontrak patungan ;
  4. 4.kontrak pelayanan;
  5. 5.kontrak sewa;
  6. 6.kontrak konsesi; dan
  7. 7.kontrak bangun atau rehabilitasi : a) kontrak bangun kelola alih milik; b) kontrak bangun alih milik dan kelola; c) kontrak bangun kelola Milik; d) kontrak bangun sewa alih milik; e) kontrak Rehabilitasi alih milik dan kelola; f) kontrak Rehabilitasi kelola dan alih milik; g) kontrak bangun kembang kelola dan alih milik; dan h) kontrak bangun tambah kelola dan alih milik.
(2)Bentuk Kerja Sama Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemilihan bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Kerja Sama Daerah yang berbentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, harus memperhatikan:
1. a.jumlah barang Daerah;
2. b.pemanfaatan barang Daerah;
3. c.kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. d.tidak merubah status kepemilikan barang Daerah; dan
5. e.jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 6
(2)Untuk Kerja Sama Daerah yang berbentuk Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, harus memperhatikan:
1. a.kondisi keuangan Daerah;
2. b.kebutuhan prioritas Daerah
3. b.peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
4. c.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Daerah.
(3)Untuk Kerja Sama Daerah kota kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3, harus memperhatikan:
1. a.kesetaraan status administrasi;
2. b.kesamaan karakteristik;
3. c.kesamaan permasalahan;
4. d.kesamaan sumber daya;
5. e.upaya saling melengkapi; dan
6. f.peningkatan hubungan antar masyarakat.
(4)Prioritas kerja Sama Daerah dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.mempunyai hubungan diplomatik;
3. c.merupakan urusan Pemerintah Daerah;
4. d.tidak membuka kantor perwakilan di Luar Negeri;
5. e.tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
6. f.sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
7. g.ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
(2)Untuk bantuan teknis termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, harus memperhatikan:
1. a.peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah;
3. c.prioritas produksi dalam negeri;
4. d.kemandirian Daerah; dan
5. e.prinsip kebudayaan dan kearifan lokal daerah. 7

Pasal 7

Walikota dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama dapat meminta pendapat dari para pakar, pemerintah provinsi, kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 8

(1)Walikota membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.
(2)TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
2. b.menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
3. c.memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
4. d.menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama Daerah;
5. e.membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
6. f.menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerjasama;
7. g.memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

(1)TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keanggotaan TKKSD dan Tim Teknis di atur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 10

(1)Tata cara kerja sama daerah dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyiapan kesepakatan;
4. d.penandatanganan kesepakatan;
5. e.penyiapan perjanjian;
6. f.penandatanganan perjanjian; dan
7. g.pelaksanaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. 8

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…